Bila Banjir Datang, Pemerintah Bisa Apa
Hujan turun, masyarakat mulai gelisah. Banjir datang, masyarakat kembali bertanya: pemerintah bisa apa?
Pertanyaan ini bukan sekadar kritik. Ini adalah kegelisahan masyarakat yang setiap musim hujan harus berhadapan dengan genangan, banjir, jalan terputus, rumah terendam, dan aktivitas ekonomi yang terganggu.
Bencana banjir memang tidak semuanya dapat dicegah. Hujan dengan intensitas tinggi dan kondisi alam dapat menyebabkan bencana. Namun, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengurangi risiko, memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat evakuasi, memastikan bantuan sampai kepada masyarakat, serta melakukan rehabilitasi setelah bencana.
Pengalaman bencana Aceh pada akhir 2025 seharusnya menjadi pelajaran penting. Pada November 2025, banjir dan longsor melanda banyak wilayah Aceh, bahkan pemerintah menetapkan status tanggap darurat. BNPB juga mengirimkan dukungan dan membagi wilayah pendampingan untuk mempercepat penanganan.
Namun, pada Desember 2025, sejumlah daerah masih memperpanjang status tanggap darurat. Artinya, penanganan bencana tidak selesai hanya dengan memberikan bantuan ketika air sudah masuk ke rumah warga.
Lalu, apa yang harus dilakukan setelah bencana?
Jangan hanya menunggu banjir berikutnya.
Pemerintah perlu mengevaluasi sistem drainase, sungai, tanggul, jembatan, kawasan resapan, tata ruang, jalur evakuasi, sistem peringatan dini, serta kesiapan logistik. Data kerusakan juga harus benar-benar menjadi dasar rehabilitasi dan pembangunan kembali.
Pemerintah Aceh sendiri telah mulai menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan pendataan kerusakan rumah, lingkungan, ekonomi, permukiman, serta aset pemerintah dan desa.
Masyarakat tentu juga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Sampah jangan dibuang ke saluran air, sungai jangan dijadikan tempat pembuangan, dan kawasan resapan jangan terus kehilangan fungsinya.
Tetapi masyarakat berhak bertanya:
Jika setiap hujan besar membuat warga kembali takut, apa yang sudah diperbaiki dari bencana sebelumnya?
Jangan sampai pemerintah hanya sibuk ketika banjir sudah terjadi. Pemerintahan yang hadir dalam bencana bukan hanya datang membawa bantuan, tetapi juga hadir sebelum bencana melalui pencegahan dan setelah bencana melalui pemulihan.
Banjir 2025 harus menjadi pelajaran, bukan sekadar kenangan.
Karena masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan ketika air sudah naik. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pemerintah benar-benar belajar, memperbaiki, dan mencegah agar penderitaan yang sama tidak terus berulang.