CARA DAN DOA PEUSIJUK

Dalam setiap kontestasi politik, seorang calon tentu membutuhkan dukungan. Ada relawan, partai politik, tokoh masyarakat, simpatisan, dan tim sukses yang bekerja untuk memenangkan calon yang mereka dukung.

Setelah kemenangan diperoleh, muncul pertanyaan penting: apakah dukungan politik harus dibayar dengan jabatan di pemerintahan?

Pertanyaan ini menjadi penting karena pemerintahan bukan milik kelompok pemenangan. Pemerintahan adalah amanah publik.

Dukungan politik dapat menjadi bagian dari proses demokrasi. Namun, ketika dukungan tersebut berubah menjadi transaksi berupa “saya membantu memenangkan, maka setelah menang saya mendapatkan jabatan”, persoalannya memasuki wilayah yang jauh lebih serius.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa korupsi politik dapat berkaitan dengan balas jasa kepada kelompok atau penyandang dana kampanye, termasuk melalui promosi-mutasi pegawai atau pengangkatan pada jabatan strategis. KPK juga mengingatkan mengenai politik transaksional yang dapat melahirkan konflik kepentingan.

Pemerintahan Bukan Tempat Membayar Utang Politik

Seorang pemimpin yang telah memperoleh mandat rakyat mempunyai tanggung jawab kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kepada orang-orang yang berada di belakangnya ketika pemilihan.

Karena itu, jabatan pemerintahan seharusnya tidak dipandang sebagai hadiah kemenangan politik.

Jabatan adalah amanah.

Di dalam birokrasi, seseorang seharusnya ditempatkan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kinerja, integritas, dan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menegaskan pentingnya sistem merit serta penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bahkan, Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen ASN, termasuk penerapan, pengukuran, pengawasan, evaluasi, dan pembinaannya.

Dengan demikian, tim sukses tidak otomatis memiliki hak atas jabatan pemerintahan hanya karena telah membantu kemenangan politik.

Timses Boleh Berjasa, Tetapi Jabatan Memiliki Aturan

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada orang-orang yang bekerja keras dalam proses politik. Mereka mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran, bahkan sumber daya untuk mendukung kandidat.

Pengabdian tersebut tentu dapat dihargai.

Tetapi penghargaan dan pengangkatan ke jabatan pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda.

Jika seseorang dari tim sukses memang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk menduduki suatu jabatan, proses pengangkatannya harus tetap mengikuti mekanisme hukum dan prinsip merit.

Yang menjadi persoalan adalah apabila jabatan diberikan terutama karena kedekatan politik, jasa kampanye, hubungan pribadi, atau transaksi tertentu, sementara kompetensi dan prosedur dikesampingkan.

Pada titik itu, publik berhak mempertanyakan dasar pengangkatan tersebut.

Ketika Kontrak Politik Menjadi Transaksi Jabatan

Istilah “kontrak politik” sendiri dapat memiliki berbagai bentuk. Ada kontrak atau janji politik yang bersifat terbuka kepada masyarakat, misalnya komitmen terhadap program pembangunan tertentu.

Namun ada pula kesepakatan yang bersifat transaksional antara kandidat dengan pihak tertentu.

Perbedaannya sangat penting.

Janji untuk menjalankan program publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui kebijakan dan proses pemerintahan.

Sebaliknya, kesepakatan tersembunyi seperti:

“Saya memenangkan Anda, setelah menang saya mendapatkan jabatan.”

atau

“Saya memberikan dukungan, kemudian kelompok saya mendapatkan posisi tertentu.”

dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila memengaruhi penggunaan kewenangan publik.

KPK telah mengidentifikasi risiko semacam ini dalam konteks korupsi politik, termasuk pemberian kemudahan proyek, perizinan, serta pengaruh terhadap promosi dan mutasi pegawai.

Bahaya bagi Birokrasi

Jika jabatan diberikan karena hubungan politik, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pegawai yang tidak mendapatkan kesempatan.

Dampaknya dapat masuk lebih jauh ke dalam kualitas pemerintahan.

Pegawai yang bekerja berdasarkan kompetensi dapat kehilangan motivasi apabila melihat jabatan lebih mudah diperoleh melalui kedekatan daripada prestasi.

Birokrasi juga dapat terpecah menjadi kelompok-kelompok berdasarkan siapa yang mendukung siapa.

Padahal birokrasi seharusnya bekerja berdasarkan aturan dan kepentingan masyarakat.

KPK mencatat bahwa manajemen ASN, termasuk rotasi, mutasi, dan pengangkatan pegawai, merupakan salah satu area yang memiliki risiko penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan.

Rakyat Tidak Memilih untuk Membayar Utang Politik

Ketika rakyat memberikan suara, yang mereka harapkan adalah pelayanan publik, pembangunan, kepastian hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan umum.

Rakyat tidak memberikan mandat agar anggaran dan jabatan publik menjadi alat untuk membayar utang kepada kelompok tertentu.

Karena itu, setelah kontestasi selesai, semestinya batas antara kepentingan politik dan kepentingan pemerintahan semakin jelas.

Tim sukses kembali menjadi warga negara.

Pejabat yang telah terpilih menjadi pemimpin seluruh masyarakat.

Dan birokrasi harus bekerja melayani seluruh masyarakat tanpa melihat siapa yang dahulu mendukung atau tidak mendukung.

Jangan Sampai “Balas Jasa” Menjadi Beban Negara

Balas jasa politik yang salah tempat dapat menciptakan rantai persoalan.

Seseorang memperoleh jabatan karena hubungan politik. Setelah mendapatkan jabatan, muncul tekanan untuk membalas kelompok yang dahulu membantu. Kemudian kelompok tersebut dapat meminta akses, proyek, kebijakan, atau fasilitas tertentu.

Jika pola seperti ini terjadi, pemerintahan dapat berubah dari sistem pelayanan publik menjadi sistem pertukaran kepentingan.

Padahal jabatan publik bukan komoditas.

Jabatan publik adalah amanah yang melekat pada kewajiban dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Politik Berakhir, Pemerintahan Harus Berjalan

Kontestasi politik memiliki batas waktu.

Pemilihan selesai, pemerintahan harus berjalan.

Karena itu, seorang pemimpin perlu mampu membedakan antara orang yang membantu memenangkan kontestasi dengan orang yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan pemerintahan.

Seorang tim sukses yang kompeten tetap dapat berkontribusi kepada negara, tetapi kontribusi tersebut seharusnya ditempatkan melalui mekanisme yang transparan dan sesuai ketentuan.

Begitu pula seorang aparatur yang tidak berada dalam kelompok politik pemenang tidak seharusnya kehilangan kesempatan hanya karena pilihan politiknya.

Inilah pentingnya sistem merit.

Penutup

Kontrak politik tidak seharusnya berubah menjadi kontrak pembagian jabatan.

Timses boleh berjasa dalam perjuangan politik, tetapi jabatan pemerintahan adalah amanah publik, bukan hadiah kemenangan.

Pemimpin yang telah mendapatkan mandat rakyat mempunyai kewajiban untuk mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Birokrasi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan berdasarkan aturan.

Sementara itu, penghargaan kepada orang-orang yang telah berjuang dalam kontestasi politik harus ditempatkan dalam batas yang tidak merusak profesionalisme pemerintahan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Sebab ketika politik selesai, yang tersisa adalah rakyat.

Dan ketika jabatan berakhir, yang akan dinilai bukan lagi siapa yang menjadi tim sukses, melainkan seberapa besar amanah kekuasaan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Jabatan bukan hadiah untuk membalas jasa.
Jabatan adalah amanah untuk melayani rakyat.

Related Posts