Di tengah hiruk-pikuk pembangunan ekonomi nasional, satu lembaga justru kerap terlupakan: koperasi desa. Padahal, koperasi adalah warisan luhur dari ekonomi kerakyatan. Ia bukan hanya sistem usaha, tapi juga simbol solidaritas, kemandirian, dan keadilan sosial.
Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, koperasi desa kembali mendapat tempat strategis dalam peta pembangunan. Dalam berbagai pidato dan dokumen visi-misinya, pak Prabowo menegaskan pentingnya menghidupkan koperasi sebagai “alat rakyat untuk mempertahankan nilai tambah” dari hasil bumi dan kerja keras mereka. Ini bukan sekadar retorika, tapi panggilan untuk membangun ekonomi dari bawah.
Koperasi desa sesungguhnya sangat relevan: ia bisa mengelola hasil tani, mendistribusikan pupuk, mengatur pasar lokal, hingga menjadi sarana simpan pinjam yang adil. Namun tantangannya besar. Banyak koperasi hanya aktif di atas kertas. Salah urus, politisasi, dan kurangnya pengawasan menjadi penyakit laten.
Prabowo menawarkan pendekatan strategis: integrasi koperasi dengan program Dana Desa, digitalisasi manajemen koperasi, penguatan SDM, dan kemitraan koperasi dengan BUMN serta sektor swasta. Bahkan, koperasi desa ditargetkan bisa menembus pasar ekspor dan menjadi bagian dari rantai pasok nasional.
Namun semua ini tak akan berarti tanpa pembenahan menyeluruh. Pemerintah daerah harus serius, bukan hanya membentuk koperasi untuk laporan tahunan. Pengurus koperasi harus dipilih karena kapabilitas, bukan karena kedekatan politik. Dan yang paling penting, masyarakat desa sendiri harus kembali percaya bahwa koperasi adalah milik bersama.
Koperasi bukan sekadar model ekonomi. Ia adalah cermin nilai kita sebagai bangsa—gotong royong, keadilan, dan kedaulatan. Jika pak Prabowo ingin meninggalkan warisan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, maka koperasi desa adalah jalan paling nyata.
Kini saatnya: bangkitkan koperasi, hidupkan harapan rakyat.
Oleh: Azhari
