Di panggung media sosial, kita menyaksikan fenomena yang kian menggelisahkan: demi bapak senang, sebagian orang rela membalas pantun, menyusun narasi, dan meramaikan kolom komentar agar tampak seolah-olah pemimpin benar-benar bekerja untuk rakyat. Padahal yang diproduksi bukan kinerja, melainkan pembenaran dan pujian.
Balas pantun politik mungkin terdengar santun, bahkan menghibur. Namun ketika ia dipakai sebagai alat pencitraan, pantun berubah fungsi—dari seni tutur menjadi tirai asap. Publik diajak tertawa, bukan diajak melihat; diajak kagum, bukan diajak menilai. Kerja nyata diredam oleh kerja kata.
Masalah utamanya bukan pada pantun, melainkan pada orientasi kekuasaan. Tugas pemimpin—dan aparatur di bawahnya—adalah bekerja untuk rakyat, bukan mengelola persepsi di lini masa. Ketika energi dihabiskan untuk membalas sindiran dan merawat citra, itu pertanda fokus telah bergeser: dari menyelesaikan masalah ke mencari pengakuan.
Budaya “asal bapak senang” menular cepat di birokrasi. Bawahan berlomba menampilkan loyalitas simbolik, sementara kritik dipersempit ruangnya. Akibatnya, laporan ke atas terdengar indah, tetapi kenyataan di bawah tetap getir. Inilah politik kepuasan semu—yang menenangkan atasan, namun mengabaikan warga.
Media sosial seharusnya menjadi sarana akuntabilitas, bukan panggung puja-puji. Di sana publik berhak mendapat informasi yang jujur: apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum, dan apa hambatannya. Bukan pantun balasan yang menutupi keterlambatan, bukan humor yang mengaburkan tanggung jawab.
Opini ini bukan ajakan untuk membungkam ekspresi, melainkan mengembalikan prioritas. Jika ingin “nampak benar” bekerja untuk rakyat, jawabannya sederhana:
kerjakan tugas, tertibkan bawahan, sampaikan data, dan terima kritik.
Sebab kepemimpinan tidak diukur dari riuhnya pujian di media sosial, melainkan dari sepi yang produktif—ketika masalah selesai tanpa perlu banyak kata.
