Belakangan ini, kata huntara seolah menjadi bahan olok-olok. Ada yang menyindirnya sebagai singkatan dari hutan sementara, ada pula yang menjadikannya alasan untuk mengambil keputusan tergesa:
hana payah huntara di Bireuen. Alasannya sederhana—berita tentang hutan sedang ramai, dan dikhawatirkan istilah itu disalahpahami publik.
Padahal, persoalan bencana tidak boleh diselesaikan dengan permainan istilah, apalagi dengan logika pencitraan. Huntara bukan soal nama, tapi soal kebutuhan manusia.
Sedikit masukan tentang huntara perlu disampaikan dengan jernih dan tanpa emosi.
Belajar dari Tsunami: Huntara Itu Penting
Aceh punya sejarah panjang bencana. Tsunami mengajarkan satu hal penting: rumah hunian sementara (huntara) adalah fase krusial dalam masa transisi korban bencana. Huntara bukan tujuan akhir, tetapi jembatan kehidupan—agar korban tidak terlalu lama hidup dalam ketidakpastian.
Huntara berfungsi menjaga:
kesehatan fisik korban,
stabilitas psikologis dan mental,
keteraturan distribusi bantuan,
serta martabat hidup pengungsi.
Di huntara, bantuan lebih mudah tepat sasaran. Layanan kesehatan lebih terkontrol. Anak-anak lebih mudah dipantau. Korban tidak tercerai-berai di meunasah, rumah tetangga, atau bangunan darurat yang tidak layak huni.
Realitas Anggaran: Rumah Tetap Butuh Waktu
Kita harus jujur dan rasional. Masyarakat memang butuh rumah hunian tetap. Itu tidak terbantahkan. Namun anggaran negara tidak turun secepat air banjir surut. Ia butuh tahapan: pendataan, verifikasi, perencanaan, tender, hingga pembangunan.
Tsunami saja—dengan bantuan luar negeri dan fokus hanya di Aceh dan Nias—butuh waktu 2 hingga 5 tahun untuk membangun rumah hunian tetap secara menyeluruh.
Sekarang, bencana melanda hampir seluruh Sumatra. Skala kerusakan jauh lebih besar. Beban negara jauh lebih berat.
Menolak huntara dengan alasan ingin langsung rumah tetap sama saja menutup mata dari realitas dan membiarkan korban menunggu tanpa kepastian.
“Peurasa Droe”: Belajar Merasakan Jadi Pengungsi
Coba sesekali peurasa droe—merasakan sendiri menjadi pengungsi. Tidur di meunasah berminggu-minggu. Menumpang di rumah tetangga dengan rasa sungkan. Hidup tanpa ruang privat, tanpa kepastian, tanpa alamat tetap.
Mungkin setelah itu kita akan lebih berhati-hati berbicara soal “tidak perlu huntara”.
Penanganan bencana bukan ajang adu ego, seolah-olah kita sanggup mengatasi semuanya sendiri demi mendapat pujian dari buzzer meuagam. Bencana tidak butuh pujian. Korban tidak hidup dari tepuk tangan.
Yang Dibutuhkan Korban: Pemulihan, Bukan Pencitraan
Yang dibutuhkan masyarakat korban adalah:
pulih kesehatannya,
pulih kondisi psikis dan psikologisnya,
terpenuhi pangan, sandang, dan papan,
serta bangkit kembali ekonominya dalam jangka panjang.
Semua itu tidak bisa dicapai jika korban terlalu lama hidup berpencar dan tidak tertata. Huntara adalah instrumen manajemen bencana, bukan simbol kegagalan.
Menolak huntara tanpa menyiapkan alternatif yang lebih manusiawi justru memperpanjang penderitaan.
Dengarkan Korban, Bukan Riuh Pujian
Semoga tulisan ini bisa didengar oleh para pengambil kebijakan.
Bencana tidak mengenal gengsi. Alam tidak peduli pencitraan. Yang diuji bukan kecerdikan berkomunikasi, tetapi ketulusan melayani manusia yang sedang terluka.
Huntara bukan hutan.
Ia adalah ruang jeda agar korban bisa bernapas sebelum benar-benar pulang ke rumah yang layak.
Semoga bermanfaat
Copas ata Abu Suhai
