"Ketika Hutan Beutong Hanya Untuk Pengusaha, Rakyat Menjaga, Pemerintah Merusak"
Hutan Beutong bukan sekadar hamparan pepohonan dan lahan kosong yang dapat dihitung sebagai nilai ekonomi. Ia adalah sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar, penyimpan air, penjaga keseimbangan alam, serta warisan yang seharusnya dijaga untuk generasi mendatang.
Namun, menjadi sebuah ironi ketika masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan justru berusaha menjaga kelestariannya, sementara kebijakan dan izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang membuka ruang bagi aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem. Ketika kepentingan ekonomi lebih diutamakan daripada keberlanjutan lingkungan, maka rakyat yang paling dekat dengan hutan sering menjadi pihak yang menerima dampaknya.
Rakyat tidak membutuhkan hutan hanya sebagai tempat mencari nafkah, tetapi juga sebagai ruang hidup. Mereka memahami bahwa hutan yang rusak berarti sumber air berkurang, bencana meningkat, dan kehidupan anak cucu terancam. Sementara itu, keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam sering kali hanya dinikmati oleh segelintir pihak.
Pemerintah seharusnya hadir sebagai penjaga kepentingan publik, bukan sekadar pemberi izin. Pembangunan tidak boleh diukur hanya dari investasi yang masuk, tetapi juga dari kemampuan menjaga alam dan melindungi masyarakat yang bergantung padanya.
Jika rakyat harus berjuang menjaga hutan dari kerusakan, lalu siapa yang sebenarnya sedang menjalankan fungsi perlindungan?
Hutan Beutong bukan warisan untuk segelintir pengusaha. Ia adalah amanah bagi seluruh rakyat. Jangan sampai hutan yang dijaga masyarakat hari ini menjadi luka bagi generasi yang akan datang.