Pasca pilkada serentak, Kabupaten Bireuen kini menatap babak baru dalam pemerintahan. Masyarakat menaruh harapan besar agar pemimpin baru tidak sekadar mengganti pejabat, tapi benar-benar melakukan reformasi birokrasi yang menyentuh langsung kehidupan rakyat kecil. Terutama dalam pelayanan publik, yang selama ini masih jauh dari kata ideal.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa birokrasi di Bireuen, seperti di banyak daerah lain, masih dihantui oleh budaya pelayanan lamban, prosedur berbelit, serta aroma pungli yang seakan sulit diberantas. Rakyat kecil seringkali dipaksa mengurus surat-surat penting dengan proses berlarut, sementara yang punya ‘jalur orang dalam’ bisa lebih cepat.
Jangan Hanya Pindah Orang, Tapi Ubah Sistem
Pemerintahan baru di Bireuen harus menyadari bahwa reformasi birokrasi bukan soal mutasi dan rotasi pejabat saja. Tapi soal perombakan cara kerja, mentalitas, dan budaya pelayanan di setiap SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten).
Pemimpin baru dituntut berani mengubah pola lama yang hierarkis dan kaku menjadi pelayanan yang responsif, cepat, dan berpihak kepada masyarakat. Jangan biarkan kantor-kantor pelayanan diisi orang-orang yang hanya sibuk dengan kepentingan kelompoknya tanpa peduli penderitaan rakyat di luar sana.
Pelayanan Publik Harus Mudah, Terjangkau, dan Bebas Pungli
Di era digital seperti sekarang, pemerintah Bireuen seharusnya sudah beralih ke pelayanan berbasis online. Urusan KTP, KK, akta lahir, izin usaha, hingga pengurusan BPJS atau bantuan sosial harus bisa diakses masyarakat dengan mudah, tanpa perlu bolak-balik ke kantor dinas.
Pemerintahan baru wajib menutup celah pungli di meja pelayanan. Segala bentuk biaya tak resmi yang membebani rakyat kecil harus diberantas. Karena pelayanan publik adalah hak rakyat, bukan ladang cuan bagi oknum birokrat.
Birokrasi Ramah Rakyat
Tak kalah penting, reformasi birokrasi juga harus menyentuh etika dan sikap petugas pelayanan. Tak sedikit masyarakat di Bireuen yang selama ini mengeluhkan perlakuan kasar, pelayanan dengan wajah masam, bahkan nada tinggi dari oknum aparatur di berbagai instansi.
Pemimpin baru wajib membangun budaya pelayanan yang humanis, ramah, dan empati kepada rakyat. Jangan biarkan rakyat yang datang dengan masalah, justru pulang membawa sakit hati.
Evaluasi, Reward, dan Sanksi Tegas
Agar reformasi birokrasi berjalan efektif, pemerintahan baru di Bireuen harus rutin melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik. Instansi yang berhasil memberikan pelayanan cepat, bebas pungli, dan ramah rakyat patut diberi penghargaan.
Sebaliknya, SKPK atau petugas yang terbukti lamban, tidak profesional, atau melakukan pungli harus diberikan sanksi tegas, tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kompromi, apalagi karena alasan ‘orang tim sukses’ atau ‘keluarga pejabat’.
Penutup
Kini saatnya pemerintah baru di Bireuen membuktikan komitmennya. Reformasi birokrasi bukan sebatas jargon kampanye, tapi amanah besar yang harus diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Karena kekuasaan tanpa keberpihakan kepada rakyat hanyalah ilusi. Pelayanan publik yang mudah, cepat, ramah, dan bersih adalah hak masyarakat Bireuen — dan kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya.
Jika pemimpin baru Bireuen mampu menghadirkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang manusiawi, maka kepercayaan rakyat akan kembali tumbuh. Dan itulah pondasi bagi kemajuan Bireuen ke depan.
