Pantun sejatinya lahir dari kearifan budaya—halus, menyindir dengan adab, menegur tanpa melukai martabat. Namun ketika pantun politik berubah menjadi alat balas dendam verbal, ia kehilangan ruhnya. Yang tersisa hanyalah kekoyolan komunikasi, terutama ketika dipelihara oleh buzzer yang bekerja tanpa arah kepemimpinan yang jelas.
Pasca banjir, masyarakat seharusnya disatukan oleh empati dan kerja nyata. Sayangnya, yang tampil ke permukaan justru perang pantun, saling sindir di media sosial, dan adu narasi yang miskin solusi. Ini bukan sekadar soal gaya komunikasi, melainkan cermin ketidakmampuan kepala daerah—dalam hal ini oknum bupati—mengatur, menertibkan, dan mengendalikan bawahan serta lingkar kekuasaannya.
Ketika Etika Kalah oleh Gengsi
Etika komunikasi pejabat publik menuntut kejelasan pesan, ketenangan sikap, dan keteladanan. Namun balas pantun politik yang dipertontonkan justru menunjukkan kegagapan. Kritik dibalas ejekan, masukan dijawab sindiran. Alih-alih menurunkan tensi, komunikasi semacam ini memperkeruh suasana, menormalisasi cemooh, dan menggeser fokus dari kinerja ke citra.
Pantun yang seharusnya merawat rasa, kini dipakai untuk merawat ego. Dan ketika ego memimpin, kebijakan kehilangan arah.
Buzzer dan Kepemimpinan yang Absen
Buzzer bukanlah masalah utama;
kepemimpinan yang membiarkan buzzer liar adalah masalah sesungguhnya. Ketika bawahan dan pendukung dibiarkan menyerang, menjatuhkan, dan memelintir isu, itu pertanda komando tak berjalan. Oknum Bupati yang kuat tidak membutuhkan sorak-sorai buzzer untuk menutup kekurangan kerja. Ia membutuhkan sistem, koordinasi, dan keberanian menegur orang-orang di sekitarnya.
Ketidakmampuan mengatur bawahan pasca bencana berakibat fatal: isu kemanusiaan dipolitisasi, korban dijadikan latar narasi, dan masyarakat terbelah. Stabilitas sosial retak bukan karena kritik, melainkan karena narasi saling menjatuhkan yang dibiarkan tumbuh.
Banjir Fakta, Kering Kinerja
Di lapangan, warga masih bergulat dengan lumpur, kehilangan, dan ketidakpastian. Di ruang digital, mereka disuguhi pantun balasan dan drama komunikasi. Kontras ini menyakitkan. Ketika kinerja lambat, komunikasi mestinya merendah. Ketika masalah besar, pesan harus sederhana dan menenangkan.
Sayangnya, yang terjadi sebaliknya: banjir fakta ditenggelamkan oleh keringnya kinerja, lalu ditutup dengan kebisingan kata-kata.
Balas pantun politik mungkin menghibur segelintir pendukung, tetapi ia tidak membangun rumah yang rusak, tidak mengeringkan air bah, dan tidak menyembuhkan luka warga. Etika komunikasi bukan kosmetik; ia adalah perpanjangan dari kualitas kepemimpinan.
Jika bupati ingin memulihkan kepercayaan pasca banjir, hentikan kekoyolan narasi, tertibkan buzzer, dan rapikan barisan kerja. Sebab pemimpin yang gagal mengatur kata-kata di sekitarnya, besar kemungkinan gagal pula mengatur kebijakan dan kinerja.
Masyarakat tidak membutuhkan pantun balasan. Mereka membutuhkan arah, kerja nyata, dan kepemimpinan yang dewasa.
