Banjir tidak hanya meninggalkan lumpur dan kerusakan fisik, tetapi juga memunculkan gelombang emosi di ruang publik, terutama di media sosial. Di tengah trauma, kehilangan, dan kelelahan masyarakat, perbedaan pendapat mudah berubah menjadi cek-cok. Pada titik inilah integritas penjabat publik benar-benar diuji: apakah mereka hadir sebagai penenang, atau justru ikut memperkeruh suasana.
Penjabat publik harus sadar bahwa setiap pernyataan, unggahan, dan respons di media sosial memiliki dampak politik dan psikologis. Ketika pejabat terlibat adu argumen, menyindir, atau membela diri secara emosional, pesan yang sampai ke masyarakat adalah ketidaksiapan memimpin di masa krisis. Rakyat yang sedang menderita tidak membutuhkan debat, mereka membutuhkan kepastian dan empati.
Perbedaan pandangan dalam penanganan banjir adalah hal wajar. Namun integritas tercermin dari cara menyikapinya. Pejabat yang berintegritas memilih jalur koordinasi, klarifikasi berbasis data, dan evaluasi internal—bukan saling membuka aib di ruang publik. Media sosial seharusnya digunakan untuk menyampaikan informasi yang menenangkan, progres kerja, serta ajakan gotong royong, bukan sebagai arena pembelaan diri.
Cek-cok di media sosial pasca banjir juga menunjukkan kegagalan mengelola komunikasi krisis. Dalam kondisi darurat, satu suara yang jelas dan konsisten jauh lebih penting daripada banyak suara yang saling bertentangan. Ketika pejabat berbeda pendapat secara terbuka, masyarakat menjadi bingung: siapa yang harus dipercaya, kebijakan mana yang berlaku.
Lebih dari itu, keterlibatan pejabat dalam konflik digital sering memicu polarisasi. Pendukung dan lawan ikut terbawa emosi, sementara korban banjir kembali terpinggirkan dari perhatian. Ini adalah bentuk kelalaian moral. Integritas bukan hanya soal tidak korup, tetapi juga soal kemampuan menahan ego demi kepentingan publik.
Penjabat publik pasca banjir dituntut menunjukkan kedewasaan politik. Mendengar kritik tanpa defensif, merespons keluhan tanpa merendahkan, dan mengakui kekurangan tanpa menyalahkan pihak lain. Sikap inilah yang akan membangun kembali kepercayaan, jauh lebih efektif daripada seribu klarifikasi emosional.
Pada akhirnya, banjir akan surut, tetapi jejak sikap pemimpin akan diingat. Media sosial bisa menjadi alat pemulihan atau sumber kegaduhan—tergantung siapa yang menggunakannya. Integritas penjabat publik tercermin dari pilihannya: menenangkan luka, atau menambah gaduh di tengah duka.
