Sejarah Aceh tidak pernah kekurangan perempuan tangguh. Cut Nyak Dhien dan Laksamana Keumalahayati bukan sekadar nama dalam buku sejarah, tetapi simbol keberanian, kepemimpinan, dan pengorbanan. Mereka hadir di medan perang ketika keadilan diinjak, ketika martabat Aceh dipertaruhkan. Hari ini, medan perjuangan itu telah berpindah rupa: bukan lagi dengan rencong dan armada laut, melainkan melalui kebijakan, anggaran, dan keputusan politik di parlemen.
Ironisnya, di ruang parlemen Aceh, suara perempuan masih terdengar lirih. Perempuan sering diposisikan sebagai pelengkap, penggenap kuota, atau sekadar alat elektoral. Padahal, jika menilik sejarah, perempuan Aceh justru berada di barisan depan perjuangan. Maka pertanyaannya: mengapa hari ini keberanian itu seakan berhenti di gerbang parlemen?
Kekuatan perempuan Aceh kini harus hadir untuk menggantikan semangat Cut Nyak Dhien dan Keumalahayati—bukan menggantikan sosoknya, tetapi melanjutkan nilai perjuangannya. Parlemen membutuhkan keberanian moral, keteguhan sikap, dan kepekaan nurani—nilai-nilai yang telah lama hidup dalam diri perempuan Aceh. Di tengah krisis keadilan sosial, kemiskinan struktural, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya perlindungan hukum, kehadiran perempuan di parlemen bukan lagi pilihan, melainkan keharusan sejarah.
Saatnya perempuan Aceh bersatu. Bersatu lintas partai, lintas organisasi, lintas kepentingan sempit. Persatuan ini bukan untuk saling menyingkirkan, tetapi untuk saling menguatkan. Tanpa persatuan, perempuan mudah dipecah, dilemahkan, dan dimanfaatkan. Dengan persatuan, perempuan menjadi kekuatan politik yang menentukan arah kebijakan.
Perempuan yang duduk di parlemen bukan untuk sekadar berpidato, tetapi untuk memastikan anggaran berpihak pada rakyat kecil, kebijakan melindungi korban, dan hukum berdiri di sisi keadilan. Mereka membawa suara ibu-ibu di dapur yang sepi, jeritan perempuan korban kekerasan, dan harapan anak-anak Aceh akan masa depan yang lebih bermartabat.
Aceh tidak kekurangan perempuan cerdas, berani, dan berintegritas. Yang kurang adalah keberanian kolektif untuk bersatu dan merebut ruang kekuasaan secara terhormat. Jika Cut Nyak Dhien berani memimpin perlawanan di hutan, dan Keumalahayati memimpin armada di lautan, maka perempuan Aceh hari ini harus berani memimpin perjuangan di parlemen.
Inilah saatnya perempuan Aceh bangkit, bersatu, dan hadir sebagai penentu kebijakan. Bukan untuk nostalgia sejarah, tetapi untuk menunaikan amanah masa depan. Parlemen Aceh harus kembali diisi oleh semangat juang perempuan—semangat yang tidak pernah tunduk pada ketidakadilan.
Penulis Azhari
