Bencana bukan hanya menguji kekuatan alam dan ketahanan masyarakat, tetapi juga menjadi cermin paling jujur bagi integritas para pemimpin. Di masa pasca bencana, kesadaran politik masyarakat diuji: apakah kita sekadar terharu oleh kunjungan dan pidato, atau benar-benar menilai siapa wakil rakyat dan bupati yang bekerja dengan nurani.
Pasca bencana, topeng politik mudah terlepas. Janji kampanye berhadapan langsung dengan kenyataan di lapangan. Rakyat tidak lagi membutuhkan narasi besar, melainkan kehadiran nyata: bantuan yang tepat sasaran, koordinasi yang rapi, dan keputusan cepat yang berpihak pada korban. Di titik inilah integritas diuji—apakah jabatan diperlakukan sebagai amanah atau sekadar panggung pencitraan.
Kesadaran politik menuntut masyarakat lebih kritis. Wakil rakyat yang berintegritas tidak sibuk saling menyalahkan, tidak memanfaatkan penderitaan korban untuk popularitas, dan tidak menjadikan bencana sebagai komoditas politik. Mereka bekerja dalam senyap, memastikan anggaran pemulihan tepat guna, mengawasi distribusi bantuan, dan berani bersuara jika ada ketidakadilan.
Demikian pula bupati. Pemimpin daerah pasca bencana dituntut hadir sebagai pengambil keputusan yang tegas dan empatik. Bukan sekadar memimpin rapat, tetapi memastikan air bersih tersedia, hunian sementara layak, layanan kesehatan berjalan, dan korban mendapat kepastian masa depan. Integritas bupati terlihat dari keberanian mengambil tanggung jawab, bukan dari kemampuan mencari pembenaran.
Bencana juga membuka mata publik terhadap pentingnya fungsi pengawasan parlemen. Wakil rakyat seharusnya menjadi penjaga kepentingan korban, bukan perpanjangan tangan kekuasaan. Jika parlemen diam, kompromistis, atau sibuk berpolitik, maka rakyat patut bertanya: untuk siapa mereka duduk di kursi itu?
Kesadaran politik pasca bencana harus berujung pada ingatan kolektif. Rakyat perlu mencatat siapa yang hadir saat sulit dan siapa yang menghilang. Ingatan ini penting agar pada pemilihan berikutnya, suara tidak diberikan berdasarkan janji lama, tetapi berdasarkan rekam jejak nyata.
Pada akhirnya, bencana mengajarkan satu hal penting: integritas pemimpin tidak diukur saat keadaan normal, melainkan saat krisis datang. Kesadaran politik yang matang akan menjadikan rakyat tidak mudah terpesona oleh simbol, tetapi teguh menuntut tanggung jawab. Karena pemulihan yang adil hanya lahir dari kepemimpinan yang berintegritas.
