Aceh bukan sekadar nama wilayah di ujung barat Nusantara. Aceh adalah sejarah yang hidup—kadang dibanggakan, kadang dilupakan, dan sering kali disederhanakan. Ketika orang luar menulis tentang Aceh, yang kerap muncul adalah konflik, syariat, atau bencana. Namun ketika Aceh menulis tentang dirinya sendiri, seharusnya yang muncul adalah kesadaran jati diri: siapa kita, dari mana kita berasal, dan ke mana seharusnya kita melangkah.
Aceh sebagai Pusat Peradaban, Bukan Pinggiran
Dalam sejarahnya, Aceh pernah berdiri sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Kesultanan Aceh Darussalam bukan kerajaan kecil yang pasif, melainkan kekuatan maritim, diplomatik, dan intelektual. Ulama Aceh menulis kitab, pelabuhan Aceh menjadi simpul perdagangan dunia, dan bendera Aceh pernah berkibar dengan wibawa di mata bangsa-bangsa besar.
Namun ironi sejarah terjadi: Aceh yang dahulu menjadi subjek sejarah, kini sering diposisikan sebagai objek narasi. Sejarah Aceh ditulis dari luar, dibaca setengah-setengah, dan dipahami secara dangkal. Akibatnya, generasi Aceh tumbuh dengan kebanggaan yang rapuh—tahu bahwa Aceh besar, tetapi tidak sepenuhnya mengerti mengapa dan bagaimana kebesaran itu dibangun.
Luka Kolonial dan Jejak Pengkhianatan Zaman
Perang Aceh bukan hanya perang fisik, tetapi perang peradaban. Penjajahan Belanda tidak sekadar mengalahkan senjata, tetapi memecah kepercayaan, menanam adu domba, dan melemahkan struktur sosial Aceh dari dalam. Sejarah mencatat bahwa Aceh tidak runtuh karena kalah berani, tetapi karena dikoyak dari dalam—oleh politik pecah belah, pengkhianatan elite, dan kelelahan panjang sebuah bangsa yang berjuang sendirian.
Luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Ia menjelma menjadi konflik berkepanjangan pasca-kemerdekaan, rasa curiga pada pusat, dan pergulatan identitas yang terus berulang. Sejarah Aceh adalah sejarah perlawanan, tetapi juga sejarah dikhianati oleh zaman.
Agama, Adat, dan Kekuasaan
Aceh dikenal dengan syariat Islamnya. Namun dalam sejarah Aceh, agama bukan alat kekuasaan, melainkan sumber etika dan perlawanan. Ulama dan umara berjalan berdampingan—setidaknya dalam idealisme. Masalah muncul ketika agama direduksi menjadi simbol, bukan nilai; ketika adat dijadikan hiasan, bukan pedoman; dan ketika kekuasaan lebih sibuk mengatur tubuh rakyat daripada menyejahterakan hidup mereka.
Sejarah Aceh mengajarkan satu hal penting: ketika agama, adat, dan kekuasaan berjalan seimbang, Aceh kuat. Ketika salah satunya diperalat, Aceh rapuh.
MoU Helsinki: Akhir Sejarah atau Awal Kesadaran?
Perdamaian adalah bab penting dalam sejarah Aceh modern. Namun damai bukan berarti selesai. Ia justru menuntut kedewasaan baru: membangun tanpa dendam, memimpin tanpa serakah, dan mengelola kekuasaan tanpa melupakan rakyat.
Sayangnya, sejarah pasca-damai sering kali diisi dengan perebutan simbol, bukan substansi. Aceh seolah kelelahan mengingat sejarah, tetapi belum sepenuhnya belajar darinya. Padahal, sejarah bukan untuk diratapi—melainkan untuk dijadikan cermin.
Generasi Aceh dan Tanggung Jawab Sejarah.
Sejarah Aceh tidak boleh berhenti sebagai romantisme masa lalu atau jargon politik musiman. Ia harus hidup dalam kesadaran generasi muda Aceh: bahwa mereka adalah pewaris bangsa pejuang, bukan generasi penonton.
Jika generasi Aceh melupakan sejarahnya, maka Aceh akan mudah diarahkan oleh kepentingan luar dan elit sesaat. Tetapi jika generasi Aceh memahami sejarahnya secara jujur—termasuk kegagalan dan kesalahannya—maka Aceh memiliki peluang untuk bangkit dengan cara yang lebih bermartabat.
Aceh dalam sejarah Aceh adalah kisah tentang keberanian, luka, iman, dan harapan. Ia bukan kisah sempurna, tetapi kisah yang bermakna. Tugas kita hari ini bukan mengagungkan masa lalu secara buta, melainkan menjemput masa depan dengan kesadaran sejarah.
Sebab bangsa yang besar bukan hanya yang memiliki sejarah panjang, tetapi yang mampu berdamai dengan sejarahnya—dan melangkah lebih bijak karenanya.
