Pengkhianatan terhadap rakyat tidak pernah lahir secara tiba-tiba. Ia adalah buah dari proses politik yang cacat sejak awal, terutama dari kerja-kerja pemilihan yang tidak jujur, tidak bermutu, dan jauh dari etika demokrasi. Ketika pemilihan hanya dijadikan ajang transaksi, maka hasilnya pun melahirkan kekuasaan yang miskin tanggung jawab.
Dalam banyak kasus, rakyat dikhianati bukan karena mereka salah memilih, tetapi karena pilihan yang disodorkan sejak awal sudah bermasalah. Kandidat dipromosikan bukan karena kapasitas dan rekam jejak, melainkan karena modal besar, kedekatan elit, dan kemampuan mengelola suara secara instan. Kerja politik yang seeolah-olah menang cepat inilah yang menjadi bibit pengkhianatan di kemudian hari.
Politik uang, manipulasi emosi identitas, serta janji tanpa program adalah bentuk kerja pemilihan yang buruk. Saat prosesnya kotor, jangan berharap hasilnya bersih. Mereka yang mengeluarkan biaya besar saat pemilihan cenderung melihat jabatan sebagai alat pengembalian modal, bukan sebagai amanah pelayanan. Di titik ini, rakyat hanya menjadi angka—penting saat kampanye, dilupakan setelah kekuasaan diraih.
Pengkhianatan itu terasa nyata ketika janji tidak ditepati, aspirasi diabaikan, dan kebijakan menjauh dari kebutuhan publik. Rakyat yang berharap perubahan justru disuguhi kegaduhan, konflik elit, dan kebijakan yang menyulitkan. Semua ini bukan sekadar kegagalan individu, melainkan kegagalan sistem pemilihan yang membiarkan kerja politik asal-asalan.
Lebih menyakitkan lagi, pengkhianatan sering dibungkus dengan dalih stabilitas dan kepentingan umum. Padahal yang diselamatkan bukan rakyat, melainkan posisi dan kekuasaan. Ketika kritik dibungkam dan partisipasi dipersempit, jarak antara rakyat dan wakilnya semakin menganga.
Karena itu, evaluasi pemilihan menjadi keharusan moral. Partai politik harus berhenti mencalonkan figur instan tanpa integritas. Tim pemenangan harus meninggalkan cara-cara manipulatif. Pemilih perlu diberdayakan dengan pendidikan politik yang jujur. Tanpa perbaikan di hulu, pengkhianatan di hilir akan terus berulang.
Pengkhianatan terhadap rakyat sejatinya bukan akhir dari cerita, tetapi peringatan keras. Demokrasi tidak rusak karena rakyatnya, melainkan karena kerja pemilihan yang tidak bertanggung jawab. Jika kita ingin menghentikan siklus pengkhianatan, maka perbaikilah cara kita memilih dan dipilih. Karena dari proses yang bermartabat, hanya itulah lahir kepemimpinan yang setia pada rakyat.
