Di tanah Aceh yang kaya alam, kuat iman, dan luhur adat, kemiskinan dan ketimpangan seharusnya bukan takdir. Ia lebih sering lahir dari perpecahan elit, ego sektoral, dan hilangnya semangat kebersamaan dalam membangun.
Kita terlalu lama sibuk saling menyalahkan,
sementara rakyat kecil menunggu keadilan yang tak kunjung datang.
Kekompakan yang Semakin Langka
Sejarah Aceh membuktikan bahwa kemajuan selalu lahir dari kebersamaan.
Dari perlawanan terhadap penjajah, kebangkitan dayah, hingga rekonstruksi pasca tsunami, semuanya berdiri di atas satu fondasi: kekompakan.
Namun hari ini, yang sering kita saksikan justru sebaliknya.
Pejabat saling sindir di media sosial.
Elit politik saling jegal pasca pemilu.
Pendukung berubah menjadi pasukan dendam.
Di tengah kegaduhan itu, yang paling menderita bukan elit,
melainkan rakyat kecil yang tak pernah diajak bertengkar,
tetapi selalu dipaksa menanggung akibatnya.
Kekompakan bukan slogan di baliho.
Ia adalah keberanian menahan ego
demi kepentingan yang lebih besar.
Kebersamaan sebagai Jiwa Keadilan
Keadilan tidak lahir dari pidato.
Ia lahir dari kebijakan yang berpihak.
Dan kebijakan yang berpihak tidak mungkin lahir
dari elit yang saling bermusuhan.
Bagaimana mungkin kita bicara keadilan sosial
jika anggaran habis untuk proyek mercusuar,
sementara desa-desa masih gelap gulita?
Bagaimana mungkin kita bicara kesejahteraan
jika petani menjerit soal pupuk,nelayan menangis soal solar,dan pemuda menganggur tanpa arah?Kebersamaan memaksa kitamelihat penderitaan rakyat sebagai penderitaan bersama,bukan sebagai angka statistik dalam laporan tahunan.
Keadilan Bukan Hadiah, tapi Amanah
Negara — dan pemerintah daerah sebagai wakilnya —bukan dermawan.Ia pemegang amanah.
Masyarakat tidak butuh belas kasihan.
Mereka butuh keadilan.Keadilan itu sederhana:akses pendidikan yang layak,
layanan kesehatan yang manusiawi,
lapangan kerja yang adil,dan hukum yang tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Semua itu hanya mungkin
jika pembangunan tidak dikuasai segelintir elitdan kroni-kroninya.Kekompakan Elit yang Ditunggu Rakyat
Rakyat sudah lelah dengan foto-foto pejabat yang saling rangkul
namun saling tikam di belakang.
Kekompakan sejati bukan di acara seremonial,tetapi di ruang anggaran.
Bukan di baliho dan spanduk,tetapi di meja pengambilan keputusan.Jika elit benar-benar kompak,maka tidak akan ada:
proyek yang dibagi-bagi demi balas jasa politik,kebijakan yang berubah hanya karena tekanan kelompok tertentu,
dan rakyat yang terus menjadi korban tarik-menarik kepentingan.
Nilai Adat Aceh sebagai Penuntun Etika
Aceh mengenal falsafah:
“Meusyawarah meukuta alam,
meupakat meuhaba rakyat.”
Musyawarah adalah mahkota negeri.
Mufakat adalah napas rakyat.
Artinya, keputusan besar harus lahir dari dialog,bukan dari ego.
Dan kepemimpinan harus berpihak pada rakyat,bukan pada lingkaran kecil kekuasaan.
Dalam adat Aceh, pemimpin itu “ureung tuha gampông”dalam skala besar.
Ia harus teduh,bukan reaktif.Mengayomi,bukan memecah.
Jalan Menuju Daerah yang Adil dan SejahteraJika kita sungguh ingin membangun daerah dengan keadilan dan kesejahteraan,maka ada beberapa keberanian moral yang harus diambil:
Pertama, hentikan politik dendam pasca pemilu.
Pemilu sudah selesai.Rakyat tidak boleh dihukumkarena pilihan politiknya.
Kedua, satukan visi pembangunan lintas kelompok.Tidak boleh ada pembangunan versi A dan versi B.
Yang ada hanya satu: versi rakyat.
Ketiga, buka ruang partisipasi publik yang jujur.Dengarkan kritik tanpa emosi.
Libatkan pemuda, perempuan, ulama, dan akademisi.Keempat, tegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Keadilan tidak akan dipercaya
jika koruptor tetap dielus dan rakyat kecil tetap ditindas.
Keadilan Butuh Kekompakan
Daerah tidak dibangun oleh satu orang jenius.
Ia dibangun oleh banyak orang
yang mau menurunkan egonya.
Keadilan tidak lahir dari kegaduhan politik.
Ia lahir dari kekompakan moral.
Jika elit mau bersatu demi rakyat,
jika kebijakan mau berpihak pada yang lemah,
jika kekuasaan mau tunduk pada etika,
maka masyarakat adil, makmur, dan sejahtera bukan lagi utopia.
Ia menjadi keniscayaan.Karena daerah yang besar bukan diukur dari gedung-gedungnya,tetapi dari seberapa adil ia
memperlakukan rakyat kecilnya.
