Di tengah lumpur yang belum kering, di antara bau kayu lapuk dan tikar basah, rakyat pasca banjir , sebuah kabupaten justru disuguhi satu ironi yang lebih menyakitkan daripada banjir itu sendiri:
oknum-oknum yang lebih sibuk menjaga perasaan “bapak” daripada menjaga martabat rakyat.
Mereka disebut “perpanjangan tangan”.
Padahal yang terlihat justru perpanjangan kepentingan.
Hunian sementara—yang semestinya menjadi ruang aman, ruang pulih, ruang harapan—berubah menjadi proyek diam-diam yang dipaksakan.
Bukan karena rakyat tidak butuh tempat tinggal.
Tetapi karena rakyat ingin didengar.
Sayangnya, di titik inilah para penjilat menemukan panggungnya.
Ketika Nurani Kalah oleh Jabatan
Di meunasah, di warung kopi, di posko pengungsian, suara masyarakat sebenarnya satu:
“Kami ingin solusi yang layak, terbuka, dan sesuai kebutuhan.”
Namun suara itu dipotong di tengah jalan.
Diringkas.
Diplesetkan.
Lalu dilaporkan ke atas sebagai: “semua sudah setuju, tinggal jalan.”
Inilah watak penjilat:
bukan sekadar menyenangkan atasan,
tetapi mengorbankan kebenaran agar tetap dianggap berguna.
Lebih tragis lagi, mereka melakukannya dengan dalih “demi percepatan”, “demi citra”, dan “demi stabilitas”.
Padahal yang benar sedang terjadi adalah:
demi oknum bapak senang, nurani masyarakat dikorbankan.
Huntara Bukan Sekadar Bangunan
Hunian sementara bukan cuma rangka baja ringan, terpal, dan papan triplek.
Huntara adalah:
ruang privasi keluarga yang baru saja kehilangan rumah,
ruang aman bagi perempuan dan anak,
ruang pemulihan psikologis bagi orang tua yang kehilangan ladang dan mata pencaharian.
Ketika lokasi, model, dan tata kelolanya ditentukan tanpa musyawarah yang jujur,
maka huntara bukan lagi solusi,
melainkan sumber konflik baru.
Dan di titik inilah para penjilat memainkan perannya:
membela skema yang bahkan mereka sendiri tahu bermasalah.
Berani pada Rakyat, Takut pada Atasan
Mereka tampak lantang ketika menghadapi warga.
Nada suara meninggi.
Bahasa birokrasi dipamerkan.
Namun ketika berhadapan dengan “bapak”,
mereka mendadak berubah:
“Siap, Pak.”
“Sudah aman, Pak.”
“Tidak ada penolakan, Pak.”
Padahal di lapangan, ibu-ibu masih menahan tangis.
Anak-anak masih tidur beralas tikar.
Laki-laki masih mondar-mandir memikirkan besok makan dari mana.
Inilah keberanian semu:
keras kepada rakyat, lembut kepada kekuasaan.
Penjilat Merusak Lebih Dalam dari Banjir
Banjir merusak rumah.
Penjilat merusak kepercayaan.
Banjir bisa surut.
Tetapi luka sosial akibat kebijakan yang dipaksakan,
bisa tinggal bertahun-tahun.
Mereka membuat jarak antara pemerintah dan rakyat semakin lebar.
Mereka membentuk kesan bahwa negara tidak hadir sebagai pelindung,
melainkan sebagai pengatur dari kejauhan.
Dan yang paling berbahaya:
mereka mengajarkan satu hal pada generasi muda di gampong:
bahwa untuk naik dan bertahan,
tidak perlu jujur — cukup pandai menyenangkan atasan.
Rakyat Tidak Menolak Dibantu, Rakyat Menolak Diperdaya
Ini penting ditegaskan.
Rakyat pasca banjir bukan menolak hunian sementara.
Yang mereka tolak adalah:
proses yang tidak transparan,
keputusan yang tidak melibatkan korban,
model bantuan yang tidak sesuai kebutuhan lokal,
dan cara-cara kasar yang menutup ruang dialog.
Musyawarah bukan formalitas.
Partisipasi bukan tanda tangan di atas kertas.
Kalau sejak awal suara warga didengar,
tak perlu ada penolakan.
Tak perlu ada kegaduhan.
Pesan untuk Para Penjilat
Kalian mungkin hari ini aman.
Nama kalian mungkin tercatat sebagai “yang paling loyal”.
Tetapi ingat satu hal:
banjir mengajarkan kita bahwa yang terlihat kokoh bisa runtuh dalam semalam.
Ketika kekuasaan berganti,
yang akan tetap mengingat kalian bukan para bapak,
melainkan rakyat yang pernah kalian tekan.
Dan untuk Para Pemimpin
Jangan ukur keberhasilan dari laporan manis.
Turunlah sendiri.
Dengarlah sendiri.
Lihatlah sendiri.
Sebab sering kali,
yang paling rajin memuji adalah yang paling rajin menyembunyikan masalah.
Pasca banjir di Bireuen,
yang dibutuhkan bukan barisan penjilat,
melainkan barisan orang jujur—
yang berani berkata tidak,
ketika kebijakan memang sedang salah arah.
Karena pada akhirnya,
pembangunan pasca bencana bukan tentang seberapa cepat proyek berjalan,
melainkan tentang seberapa manusiawi negara memperlakukan warganya.
