Oleh: Azhari
Aceh adalah tanah yang kaya sejarah, budaya, dan perjuangan. Negeri yang pernah menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara, dengan keberanian melawan penjajahan hingga dikenal dunia. Namun kini, di era modern pasca-konflik dan otonomi khusus, Aceh menghadapi tantangan-tantangan baru yang tak kalah berat.
Tantangan ini bukan lagi soal senjata dan perang terbuka, melainkan soal bagaimana masyarakat Aceh bisa bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi, gelombang budaya luar, dan dinamika politik lokal yang masih berkutat pada kepentingan kelompok.
Ekonomi Rakyat dan Ketimpangan
Aceh memiliki potensi alam yang luar biasa. Lautan, pertanian, tambang, hingga sektor pariwisata halal bisa menjadi kekuatan ekonomi. Sayangnya, sebagian besar potensi itu masih dikuasai segelintir elit atau investor luar. Sementara masyarakat desa, nelayan kecil, dan petani tetap berjibaku dengan harga jual yang tak menentu dan akses modal yang minim.
Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang seharusnya menjadi harapan pembangunan, seringkali hanya menjadi rebutan elit politik lokal. Ketimpangan ekonomi terlihat jelas di perkotaan dan pedesaan, serta antar wilayah kabupaten/kota di Aceh. Jika tidak ada perubahan, bukan tidak mungkin ketimpangan ini akan memicu kecemburuan sosial dan konflik horizontal di masa depan.
Disrupsi Budaya dan Krisis Identitas
Aceh yang dikenal dengan Syariat Islam-nya kini menghadapi tantangan serius. Arus digitalisasi dan media sosial membuat anak-anak muda Aceh semakin akrab dengan budaya luar, sementara adat dan nilai-nilai lokal perlahan terpinggirkan. Fenomena TikTok, budaya flexing, hingga gaya hidup konsumtif mulai merasuki generasi muda.
Ironisnya, dalam banyak kesempatan, hukum adat dan syariat justru lebih sibuk menangani persoalan simbolis ketimbang substansi. Padahal tantangan generasi muda Aceh saat ini adalah soal moralitas, pendidikan, lapangan kerja, dan masa depan mereka di tanah kelahiran sendiri.
Drama Kekuasaan dan Kepentingan Elit Lokal
Di tingkat elit, drama politik Aceh tak pernah benar-benar reda. Perebutan kursi jabatan, persaingan antar kelompok eks kombatan, hingga kepentingan politik nasional yang bermain di Aceh menjadikan kebijakan pembangunan sering kali tidak menyentuh kebutuhan rakyat.
DPR Aceh, eksekutif daerah, dan partai-partai lokal lebih sibuk membahas bagi-bagi kekuasaan ketimbang membangun strategi masa depan Aceh. Tidak heran, isu kemiskinan, pengangguran, dan konflik agraria tetap menjadi persoalan klasik yang tak kunjung tuntas.
Harapan di Tengah Keterbatasan
Meski demikian, harapan itu masih ada. Anak-anak muda Aceh mulai banyak yang kreatif membangun usaha, mengembangkan konten digital Islami, hingga mempopulerkan produk-produk lokal ke pasar nasional. Komunitas-komunitas sosial juga mulai bergerak menumbuhkan kepedulian terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
Dayah-dayah modern juga mulai beradaptasi dengan teknologi tanpa meninggalkan tradisi keilmuan klasik. Di sektor perempuan, banyak aktivis perempuan Aceh yang mulai bersuara soal hak, peran sosial, dan keadilan gender dalam bingkai adat dan syariat.
Refleksi Akhir
Aceh hari ini sedang berada di persimpangan jalan. Apakah kita tetap terjebak dalam drama kekuasaan elit lokal, atau berani mengambil langkah perubahan demi masa depan rakyat. Aceh butuh pemimpin yang bukan hanya cakap berpolitik, tapi juga bijak secara budaya dan peduli secara sosial.
Karena itu, generasi muda Aceh tak boleh tinggal diam. Jangan biarkan masa depan Aceh ditentukan oleh kepentingan sesaat. Sudah waktunya anak-anak Aceh berdiri tegak, belajar dari sejarah panjang kerajaan Aceh Darussalam, namun tetap adaptif terhadap tantangan modern.
Aceh tidak perlu kembali berperang. Aceh hanya perlu bersatu membangun harapan.
