Dalam politik, "membela tuan" adalah ungkapan yang kerap digunakan untuk menggambarkan loyalitas seorang bawahan atau politisi terhadap pemimpin atau pihak yang berkuasa. Tindakan ini sering kali muncul dalam bentuk pembelaan membabi buta, pengabaian terhadap etika, atau bahkan pembenaran terhadap keputusan dan kebijakan yang problematik. Sementara di satu sisi loyalitas adalah hal yang wajar, di sisi lain, ketelitian dan tanggung jawab moral dalam interaksi dengan pejabat publik tidak boleh diabaikan.
Loyalitas vs Akal Sehat
Dalam sistem demokrasi, loyalitas terhadap pemimpin seharusnya tidak mengalahkan akal sehat dan prinsip kebenaran. Sayangnya, praktik politik di berbagai tingkatan sering kali menunjukkan bahwa pejabat publik atau politisi yang berada di lingkaran kekuasaan lebih memilih "membela tuan" demi mempertahankan posisi atau mengamankan kepentingan pribadi.
Ketika seorang pejabat atau pembantu pemimpin tidak lagi mampu bersikap objektif, maka mereka bukan lagi pelayan publik, melainkan alat kekuasaan. Ini yang menjadi akar dari banyaknya kebijakan tidak rasional, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya fungsi check and balance dalam pemerintahan.
Ketelitian dalam Interaksi Pejabat Publik
Pejabat publik memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi, membentuk opini publik, dan membuat keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, ketelitian dalam bersikap, berbicara, dan bertindak adalah keharusan.
Setiap pernyataan publik mereka harus didasarkan pada data yang benar.
Setiap kebijakan yang diambil harus melalui pertimbangan etis dan hukum.
Setiap interaksi dengan publik harus mencerminkan semangat transparansi, bukan kepatuhan buta terhadap kekuasaan.
Masyarakat pun memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengkritisi pejabat publik. Budaya politik yang sehat harus menumbuhkan ruang dialog dan kritik yang dilandasi pada kepentingan bersama, bukan pada keberpihakan sempit.
Mengakhiri Budaya Membela Tuan Tanpa Kritis
Sudah waktunya pejabat dan politisi mengakhiri budaya feodalisme politik yang menjadikan "atasan" sebagai sosok yang tidak boleh dikritik. Dalam sistem demokrasi yang sehat, pejabat publik bukan pelayan individu, melainkan pelayan rakyat. Maka dari itu, loyalitas sejati bukan pada orang, tapi pada konstitusi, etika, dan kebenaran.
Masyarakat berhak mendapatkan pejabat publik yang berintegritas, bukan sekadar mereka yang pandai “membela tuan” tapi gagal membela kepentingan rakyat.
Ingatlah: ketelitian adalah bentuk penghormatan terhadap akal sehat dan martabat publik.
