Notification

×

Iklan

FOTO KEGIATAN

Indeks Berita

Oknum Timses Saling Sindir di Facebook, Petaka Kehancuran dan Tantangan Pembangunan

Sabtu, 30 Agustus 2025 | 16:05 WIB Last Updated 2025-08-30T09:06:16Z



Fenomena politik di era digital kerap memperlihatkan wajah muram demokrasi. Bukan karena demokrasi itu sendiri yang cacat, melainkan karena perilaku para pemain politik yang justru merusak esensi demokrasi. Di banyak daerah, termasuk di Aceh, suasana ini semakin nyata: tim sukses (timses) saling sindir, saling serang, bahkan mengobarkan kebencian di media sosial, terutama Facebook.

Alih-alih mengedepankan visi pembangunan, diskusi publik kini terseret menjadi arena pertarungan ego, caci maki, dan perang narasi. Facebook yang seharusnya menjadi ruang berbagi informasi, berubah menjadi gelanggang adu domba. Fenomena ini tidak hanya melukai demokrasi, tetapi juga menjadi petaka kehancuran bagi kehidupan sosial, politik, bahkan pembangunan daerah.


1. Facebook: Dari Ruang Sosial Menjadi Arena Perang Politik

Ketika teknologi hadir, harapannya adalah memudahkan komunikasi, memperluas jaringan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, kenyataan menunjukkan sisi gelapnya: Facebook di tangan para timses justru menjadi senjata digital.

Sindir-menyindir, membuat status provokatif, menyebar hoaks, hingga memfitnah lawan politik menjadi makanan sehari-hari. Situasi ini kerap diperparah dengan hadirnya akun-akun palsu (fake account) yang sengaja diciptakan untuk menyerang atau membentuk opini publik yang menyesatkan.

Dampaknya bukan hanya pada elit politik, tetapi juga merembes ke akar rumput. Masyarakat ikut terbelah, kelompok kawan dan lawan terbentuk, hubungan sosial renggang, bahkan tidak jarang memicu konflik nyata di lapangan.


2. Demokrasi yang Terkikis oleh Ego Politik

Demokrasi idealnya menjadi wadah rakyat untuk menentukan arah pembangunan melalui pemimpin yang dipilih secara terbuka. Namun, ketika timses sibuk saling sindir, nilai luhur demokrasi tereduksi menjadi sekadar kompetisi saling menjatuhkan.

Apa yang terjadi kemudian?

  • Demokrasi berubah menjadi demokrasi transaksional, di mana yang dipertontonkan bukanlah adu gagasan, tetapi adu kebencian.
  • Masyarakat kehilangan ruang belajar politik yang sehat. Alih-alih mendapat pencerahan, publik justru dijejali propaganda dan kebohongan.
  • Para pemimpin akhirnya lebih sibuk mengurus pencitraan dibanding membangun, karena seolah-olah Facebook lebih penting daripada rakyat di lapangan.

Di titik ini, jelas bahwa sindir-menyindir di Facebook bukan sekadar candaan politik. Ia adalah racun yang perlahan membunuh demokrasi dan merugikan rakyat.


3. Pembangunan yang Terhenti karena Politik Sindiran

Ketika timses larut dalam perang digital, ada satu hal penting yang terlupakan: nasib rakyat.

Rakyat membutuhkan jalan yang bagus, akses pendidikan yang merata, pelayanan kesehatan yang terjangkau, dan lapangan kerja yang layak. Namun, alih-alih membicarakan solusi, timses justru sibuk membangun narasi siapa yang paling bersih, siapa yang paling dekat dengan rakyat, siapa yang paling berjasa.

Akibatnya, energi besar yang seharusnya diarahkan untuk mendorong pembangunan tersedot habis dalam konflik maya. Bahkan, pejabat terpilih pun kerap lebih sibuk menanggapi sindiran di Facebook ketimbang mengurus kebijakan strategis.

Kondisi ini ibarat kapal yang karam pelan-pelan: pembangunan macet, rakyat terlantar, dan konflik horizontal makin menguat.


4. Tantangan Pembangunan di Tengah Petaka Politik Digital

Di sinilah letak tantangan terbesar. Bagaimana membangun daerah, ketika ruang publik sudah dipenuhi dengan racun politik digital?

Ada beberapa tantangan nyata yang harus dihadapi:

  1. Polarisasi Sosial. Rakyat terbelah dalam kelompok pendukung, sehingga sulit menyatukan energi kolektif untuk pembangunan.
  2. Distrust terhadap Pemimpin. Sindiran timses menumbuhkan sikap apatis rakyat terhadap pemerintah, karena yang muncul hanyalah wajah buruk politik.
  3. Merosotnya Moral Politik. Timses yang seharusnya menjadi motor penggerak gagasan justru menjadi biang rusaknya etika politik.
  4. Terganggunya Fokus Pemerintahan. Pemimpin sering kali terseret untuk membalas sindiran, yang menguras energi dan melalaikan tanggung jawab utama.

Tantangan ini nyata, dan bila tidak ditangani segera, pembangunan akan selalu jalan di tempat.


5. Jalan Keluar: Dari Sindiran ke Kolaborasi

Setiap masalah punya jalan keluar. Fenomena sindir-menyindir di Facebook tidak boleh dibiarkan menjadi budaya. Justru harus dikembalikan pada jalur yang benar: ruang digital sebagai ruang edukasi dan kolaborasi.

Beberapa langkah yang bisa ditempuh:

  • Etika Digital untuk Timses. Partai politik dan calon pemimpin harus memberi pembekalan etika bermedia sosial kepada timses. Bukan hanya mengajarkan cara kampanye, tetapi juga bagaimana menjaga marwah demokrasi.
  • Fokus pada Program, Bukan Serangan. Timses seharusnya berbicara tentang gagasan pembangunan, visi, dan solusi, bukan sekadar membuka aib lawan.
  • Literasi Digital untuk Masyarakat. Rakyat perlu diedukasi agar tidak mudah terprovokasi oleh status di Facebook, dan lebih kritis terhadap informasi.
  • Kolaborasi Pasca-Pemilu. Setelah kontestasi selesai, timses harus bisa duduk bersama untuk mendukung pembangunan, bukan terus-menerus saling menjatuhkan.

6. Motivasi: Saatnya Rakyat Bangkit

Rakyat Aceh, dan Indonesia pada umumnya, tidak boleh menjadi korban dari perang sindir di Facebook. Demokrasi adalah milik rakyat, bukan milik timses. Pembangunan adalah hak rakyat, bukan panggung para elit.

Maka, kita harus sadar bahwa masa depan daerah tidak bisa dibangun dengan sindiran, tetapi dengan kerja nyata.

Kita butuh pemimpin yang matang, timses yang beretika, dan masyarakat yang kritis. Facebook boleh jadi arena diskusi, tetapi harus dikembalikan pada fungsi mulianya: menyatukan, bukan memecah; menguatkan, bukan menghancurkan.


Perang sindir timses di Facebook adalah wajah muram demokrasi kita. Ia melahirkan polarisasi, mematikan pembangunan, dan menjauhkan rakyat dari harapan. Namun, di balik petaka itu, ada tantangan yang bisa menjadi peluang: membangun budaya politik baru yang lebih sehat, etis, dan produktif.

Sejarah akan mencatat: apakah kita membiarkan media sosial menjadi kuburan demokrasi, atau justru menjadikannya jembatan menuju pembangunan yang lebih baik.

Pilihan ada di tangan kita semua.