Pendahuluan: Plat Kendaraan Sebagai Cermin Kesadaran Daerah
Bagi sebagian orang, nomor polisi hanyalah deretan huruf dan angka yang menempel di pelat logam di depan dan belakang kendaraan. Namun, di baliknya terdapat makna fiskal, identitas, dan keberpihakan. Di Aceh, tiga kode plat – BL, BK, dan B – telah menjadi fenomena tersendiri. Plat BL adalah kode resmi Provinsi Aceh; BK berasal dari Sumatra Utara; dan B dari DKI Jakarta. Anehnya, tak sedikit kendaraan milik warga Aceh justru menggunakan plat BK atau B. Padahal, setiap rupiah pajak kendaraan bermotor seharusnya menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: Mengapa masyarakat Aceh enggan menggunakan plat BL? Apakah sekadar soal harga, gengsi, kemudahan, atau ada masalah struktural yang lebih dalam? Dan yang lebih penting, di manakah posisi pemerintah Aceh dalam menyikapi situasi ini?
Dimensi Pajak dan Pendapatan Daerah
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah sumber PAD terbesar bagi banyak provinsi. Bagi Aceh, setiap kendaraan berplat BL menyumbang pajak yang kembali ke kas daerah. Sebaliknya, setiap kendaraan berplat BK atau B yang beroperasi di Aceh berarti pajak yang seharusnya masuk ke kas Aceh justru mengalir ke provinsi lain.
Di atas kertas, sistem desentralisasi fiskal Indonesia memberi ruang luas bagi daerah untuk mengelola pendapatannya. Namun ruang itu hanya akan berarti bila masyarakat ikut berpartisipasi. Plat BL bukan sekadar simbol administratif, tetapi wujud nyata solidaritas fiskal. Semakin banyak warga Aceh memakai plat BL, semakin besar PAD Aceh; semakin besar PAD Aceh, semakin luas pula ruang pemerintah untuk membiayai pembangunan jalan, beasiswa, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.
Identitas dan Kebanggaan Lokal
Di luar aspek fiskal, plat kendaraan juga menyiratkan identitas. Kode “BL” adalah tanda bahwa kendaraan itu berasal dari “Banda Aceh” atau “Bumi Lhokseumawe” – istilah populer yang melekat pada huruf BL. Menggunakan plat BL berarti menunjukkan kebanggaan pada tanah sendiri. Sebaliknya, membiarkan kendaraan Aceh berplat BK atau B secara tidak langsung memberi kesan bahwa kita enggan mengakui identitas fiskal dan administratif Aceh.
Kesadaran ini penting. Sama halnya dengan orang Jawa Timur bangga dengan plat L atau W, atau orang Sumbar bangga dengan BA. Di Aceh, kita sering berbicara tentang marwah dan harga diri daerah, tetapi dalam praktik sehari-hari kita malah enggan memakai plat BL. Refleksi ini penting agar kita tidak terjebak pada simbol besar namun mengabaikan hal konkret.
Mengapa Warga Aceh Memilih Plat BK atau B?
Beberapa faktor yang sering muncul dalam diskusi publik:
- Harga dan kemudahan administrasi – Banyak dealer atau calo yang menawarkan kendaraan “ready stock” berplat BK dengan proses lebih cepat dan biaya lebih murah dibandingkan mengurus BL.
- Persepsi pajak lebih tinggi – Ada anggapan bahwa pajak dan bea balik nama di Aceh lebih mahal. Padahal, dalam banyak kasus selisihnya tipis atau karena kurangnya sosialisasi.
- Faktor gengsi – Sebagian orang merasa plat BK atau B lebih “bergengsi” karena dianggap berasal dari Medan atau Jakarta.
- Kurangnya pengawasan – Aparat belum tegas menertibkan kendaraan luar daerah yang menetap lama di Aceh, sehingga orang merasa aman saja memakai plat luar.
- Kurang kesadaran – Tidak semua orang paham bahwa pajak kendaraan bermotor kembali ke daerah asal plat.
Faktor-faktor ini menunjukkan masalah struktural dan kultural sekaligus. Artinya, solusi tidak bisa hanya berupa seruan moral, tetapi juga reformasi kebijakan.
Peran Pemerintah Aceh dan Ketegasan Regulasi
Pemerintah Aceh sebenarnya punya kewenangan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam konteks pajak daerah, Aceh bahkan memiliki keistimewaan untuk mengatur sendiri retribusi dan pajak tertentu. Namun keistimewaan ini baru berarti jika diterjemahkan menjadi kebijakan tegas dan efektif.
Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain:
- Sosialisasi massif tentang pentingnya plat BL bagi PAD Aceh, termasuk simulasi angka agar masyarakat paham kontribusinya.
- Insentif bagi pemilik kendaraan yang melakukan mutasi ke plat BL, misalnya diskon BBNKB atau pembebasan denda untuk periode tertentu.
- Penegakan hukum terhadap kendaraan luar daerah yang lebih dari satu tahun berdomisili di Aceh tetapi tidak balik nama ke BL.
- Kolaborasi dengan dealer dan leasing agar setiap penjualan kendaraan di Aceh otomatis menggunakan plat BL.
- Publikasi data secara berkala berapa besar kebocoran PAD akibat kendaraan berplat luar yang beroperasi di Aceh.
Ketegasan pemimpin sangat menentukan. Tanpa keberanian, masalah ini akan terus menjadi kebiasaan yang dianggap normal.
Membangun Gerakan Kesadaran Publik
Selain kebijakan pemerintah, perlu juga gerakan kesadaran dari bawah. Tokoh masyarakat, ulama, akademisi, aktivis, hingga influencer lokal bisa mengkampanyekan “Bangga Plat BL”. Media sosial dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa setiap kendaraan berplat BL adalah “donatur” pembangunan Aceh.
Slogannya bisa sederhana:
- “Plat BL, Pajak Kembali ke Aceh.”
- “Bangga Aceh, Pakai Plat BL.”
- “Plat BL, Bukti Cinta Aceh.”
Kampanye seperti ini bukan hanya tentang administrasi kendaraan, tetapi bagian dari gerakan literasi fiskal masyarakat Aceh.
Belajar dari Daerah Lain
Banyak provinsi yang berhasil mendorong warganya memakai plat lokal. Di Kalimantan Timur misalnya, pemda memberi insentif balik nama kendaraan agar pajak tidak bocor ke provinsi tetangga. Hasilnya, PAD mereka melonjak. Aceh bisa meniru praktik baik ini. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah, potensi pajak kendaraan Aceh bisa menjadi salah satu sumber utama kemandirian fiskal di luar dana Otsus.
Dari Refleksi ke Tindakan
Refleksi ini mengarah pada kesimpulan penting:
- Plat BL bukan sekadar tanda administratif, melainkan simbol identitas dan solidaritas fiskal Aceh.
- Banyaknya kendaraan berplat BK atau B di Aceh menunjukkan kebocoran PAD sekaligus lemahnya kesadaran masyarakat.
- Pemerintah Aceh harus tegas, inovatif, dan komunikatif untuk mengubah situasi ini.
- Masyarakat Aceh perlu menumbuhkan kebanggaan memakai plat BL demi pembangunan bersama.
Penutup: Menanti Ketegasan Pemimpin
Kita sering berbicara tentang kemandirian Aceh, tentang martabat dan marwah, tentang pembangunan dan kesejahteraan. Tetapi kemandirian dan martabat tidak lahir dari retorika, melainkan dari tindakan kolektif. Salah satu tindakan paling sederhana tetapi berdampak nyata adalah memakai plat BL untuk setiap kendaraan di Aceh.
Kini masyarakat Aceh menunggu ketegasan pemimpin. Apakah pemerintah berani membuat regulasi yang jelas, memberi insentif yang menarik, dan menindak tegas pelanggar? Apakah pemimpin berani memulai dari diri sendiri, memastikan seluruh kendaraan dinas dan pribadi pejabat memakai plat BL?
Sejarah akan mencatat bahwa kemajuan Aceh bukan hanya hasil dana Otsus atau bantuan pusat, tetapi juga dari kesadaran rakyatnya sendiri membayar pajak dan memakai plat BL. Dengan begitu, Aceh benar-benar berdiri di atas kaki sendiri, membangun marwah dan kesejahteraan dari dalam.
