Tak banyak yang tahu, Kesultanan Aceh pernah mengendalikan Kota Padang selama hampir setengah abad, tepatnya dari tahun 1621 hingga 1665. Periode ini terjadi di masa kejayaan Sultan Iskandar Muda (1607–1636), sosok pemimpin visioner yang dikenal karena kekuatan militernya dan perannya sebagai penguasa perdagangan regional sekaligus pusat dakwah Islam.
Dalam upaya memperluas pengaruh ke pesisir barat Sumatra, Iskandar Muda mengirim Panglima Nando untuk memimpin Padang. Panglima ini tidak hanya bertindak sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai pemimpin administratif. Ia mendirikan enam benteng strategis di sejumlah titik: Binuang, Para Gadang, Paralaweh, Batung Taba, Tanjung Saba, dan Dinan. Selain itu, dibangun pula istana di kawasan Pondok dan kandang kuda di wilayah yang kini dikenal sebagai Kandang.
Strategi Aceh: Membangun Kekuatan dari Pesisir
Meskipun Iskandar Muda wafat pada akhir tahun 1636, sistem kekuasaan Aceh di Padang tidak langsung runtuh. Justru sebaliknya, warisan kepemimpinannya tetap bertahan kuat selama beberapa dekade. Struktur administratif dan militer yang telah dirancang berjalan secara mandiri, menunjukkan bahwa Aceh telah mengakar dalam sistem sosial-politik Padang.
Namun, kondisi itu mulai bergeser pada awal 1660-an saat kepentingan asing mulai masuk. VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), kongsi dagang Belanda, mencoba menginjakkan kaki di Padang pada 1661. Tapi, kehadiran mereka ditolak oleh otoritas Aceh dan mereka pun mundur, lalu menetap sementara di Salido, Pesisir Selatan.
Kolaborasi Rakyat dan VOC: Awal Akhir Kekuasaan Aceh
Dua tahun berselang, muncul perlawanan dari masyarakat Padang sendiri yang dipimpin oleh Datuak Rangkayo Kaciak. Merasa jenuh dengan kekuasaan Aceh, ia menginisiasi aliansi dengan VOC di Salido. Kerjasama ini memberi ruang bagi Belanda membangun benteng di Pulau Cingkuak — kawasan yang kini dikenal sebagai bagian dari destinasi wisata Kepulauan Mandeh.
Momentum perlawanan mencapai puncaknya pada tahun 1665. VOC menggempur Aceh dari laut, sementara pasukan lokal menyerang dari darat melalui Ujung Karang. Serangan dua arah ini berhasil memukul mundur pasukan Aceh dan mengakhiri dominasi mereka di Padang yang telah berlangsung selama 44 tahun.
VOC Menguasai Padang: Lahirnya Pemerintahan Kolonial Awal
Usai pengusiran Aceh, Datuak Rangkayo Kaciak diangkat menjadi panglima setempat oleh Belanda sebagai bentuk penghargaan atas aliansi mereka. VOC lantas membentuk pemerintahan awal di Padang yang dipimpin oleh Johannes Spied dengan wakilnya Meals Orhard. Wilayah kekuasaan ini diperluas hingga mencakup Pariaman.
Di bawah VOC, Padang mulai bertransformasi menjadi pos dagang penting. Gudang, loji, dan bangunan administratif dibangun sebagai simbol kolonialisme yang mulai mengakar di Sumatra Barat.
Warisan yang Tertinggal
Kekuasaan Aceh atas Padang bukan hanya sekadar cerita tentang ekspansi militer. Ia mencerminkan strategi maritim yang kuat, pembangunan infrastruktur pertahanan yang tangguh, dan sistem pemerintahan lokal yang relatif stabil. Meski akhirnya ditumbangkan oleh kekuatan gabungan rakyat dan VOC, warisan Aceh tetap membekas dalam struktur sejarah dan sosial Padang.
Kisah penguasaan Aceh atas Padang selama 1621–1665 adalah bagian penting dari sejarah Indonesia yang jarang dibahas secara luas. Ini bukan hanya tentang kekuasaan, tapi juga tentang bagaimana lokalitas beradaptasi, berjuang, dan membentuk identitas baru di tengah tarik-menarik kekuasaan besar.
Sumber :
Hikayat Aceh sebagai kronik masa pemerintahan Iskandar Muda
Catatan sejarah VOC dan penguasaan di Padang, termasuk benteng-benteng dan loji VOC .
Dokumen panjang Aceh–VOC dari abad ke‑17 (VOC archives) yang mencatat peristiwa 1621, 1661, dan 1665
Editor: Jauhar Yohanis
Sumber: Ejournal2.undip
