Dalam banyak kasus narkoba, pola itu berulang: kurir ditangkap, DPO menghilang. Yang kecil diseret ke meja hukum, yang besar melenggang di balik kabut. Ini bukan sekadar ironi; ini potret keadilan yang pincang—keras ke bawah, lunak ke atas.
Kurir adalah mata rantai paling rapuh. Ia mudah dilacak, minim perlindungan, dan sering kali terdorong oleh kebutuhan ekonomi. Penangkapan kurir memang penting, tetapi menjadikannya akhir cerita adalah kegagalan strategi. Ketika DPO hilang, publik membaca pesan berbahaya: kejahatan terorganisir bisa bernegosiasi dengan waktu dan celah sistem.
Dampaknya merusak kepercayaan. Masyarakat bertanya-tanya, apakah hukum benar-benar mengejar keadilan atau sekadar angka penindakan. Statistik penangkapan meningkat, tetapi rasa aman tak ikut naik. Keberhasilan semu menutupi pekerjaan rumah yang lebih berat: membongkar jaringan, aliran uang, dan pelindung.
Lebih jauh, pola ini melukai aparat yang berintegritas. Kerja keras di lapangan seolah tak berarti ketika proses lanjutan bocor. Tanpa akuntabilitas, integritas menjadi beban individual, bukan nilai institusional.
Perlu perubahan arah. Pertama, tetapkan target strategis: bandar, koordinator, dan pelindung. Kedua, perkuat pengamanan perkara berisiko tinggi—dari penangkapan hingga persidangan. Ketiga, kejar aset dan uang; memiskinkan jaringan lebih efektif daripada sekadar memenjarakan kurir. Keempat, buka ruang pengawasan publik yang nyata, agar “hilang” tak lagi jadi kebiasaan.
Pada akhirnya, penegakan hukum diukur bukan dari siapa yang paling mudah ditangkap, melainkan dari siapa yang paling bertanggung jawab. Selama kurir terus ditangkap dan DPO terus hilang, keadilan akan tampak hadir—tetapi sesungguhnya absen.
