Dalam salah satu kunjungan Kepala BNPB bersama Bupati ke lokasi pengungsian di Bireuen, muncul suara jujur dari para korban: mereka tidak membutuhkan tenda. Yang mereka inginkan bukan sekadar atap darurat dari terpal, melainkan satu hal yang jauh lebih manusiawi—segera pulang ke rumah. Kalimat sederhana itu menyimpan makna besar: bahwa bagi korban, rumah bukan hanya bangunan fisik, tetapi ruang pemulihan martabat, ketenangan, dan harapan.
Pernyataan tersebut kemudian direspons dengan sikap terbuka oleh Bupati. Setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, ia menyampaikan gagasan strategis kepada Kepala BNPB: pembangunan hunian tetap (huntap) harus dipercepat bagi warga yang telah memiliki tanah. Mereka yang memiliki lahan dinilai tidak perlu ditempatkan terlebih dahulu di hunian sementara (huntara), tetapi langsung dibangunkan rumah. Sebuah pendekatan yang patut dianalisis secara jernih—bukan hanya dari sudut pandang teknis, tetapi juga dari sisi kehidupan.
Antara Tenda, Huntara, dan Martabat Manusia
Dalam logika kebencanaan, rumah sementara sering diposisikan sebagai solusi standar: cepat, massal, dan mudah dikontrol. Namun bencana bukan sekadar persoalan logistik.
Ia adalah krisis kehidupan. Ketika korban mengatakan “kami ingin pulang”, sesungguhnya mereka sedang berkata: kami ingin kembali menjadi manusia seutuhnya.
Tenda dan huntara kerap menjadi ruang tunggu yang terlalu lama. Ia menunda kepastian, menahan pemulihan psikologis, dan dalam banyak kasus justru melahirkan persoalan sosial baru: konflik, penyakit, trauma berkepanjangan, bahkan hilangnya semangat hidup. Hidup berbulan-bulan di ruang sementara membuat korban tidak benar-benar “selesai” dengan bencana.
Karena itu, pertanyaan “perlukah rumah sementara?” tidak bisa dijawab secara hitam-putih. Yang lebih tepat adalah: untuk siapa rumah sementara itu diperlukan, dan dalam kondisi apa.
Pendekatan Diferensial: Tidak Semua Korban Sama
Gagasan Bupati untuk membedakan perlakuan terhadap korban patut diapresiasi. Korban yang memiliki lahan sendiri sejatinya sudah memiliki modal dasar pemulihan. Menempatkan mereka terlalu lama di huntara justru bisa memperlambat proses bangkit. Dalam konteks ini, percepatan huntap adalah langkah yang lebih manusiawi dan efisien.
Sementara itu, rumah sementara tetap relevan bagi:
Korban yang kehilangan lahan atau rumah berada di zona rawan,
Warga yang masih menunggu kejelasan status tanah,
Kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan khusus sebelum mandiri kembali.
Dengan kata lain, rumah sementara bukan solusi utama, melainkan solusi transisi yang selektif.
Rumah Bukan Sekadar Bangunan
Dalam kehidupan masyarakat Aceh—termasuk Bireuen—rumah adalah pusat identitas. Di sanalah keluarga dibesarkan, nilai diwariskan, dan doa dipanjatkan. Maka ketika rumah hilang, yang runtuh bukan hanya dinding, tetapi juga rasa aman dan arah hidup.
Karena itu, membangun rumah tetap lebih dari sekadar proyek fisik. Ia adalah investasi sosial dan psikologis. Setiap rumah yang berdiri kembali adalah satu keluarga yang kembali memiliki masa depan. Setiap kunci yang diserahkan adalah tanda bahwa negara hadir bukan hanya saat bencana, tetapi juga saat pemulihan.
Efisiensi Anggaran dan Keadilan Kebijakan
Dari sisi kebijakan, percepatan huntap bagi pemilik lahan juga lebih rasional. Biaya pembangunan huntara, pemeliharaan, hingga dampak sosialnya sering kali lebih besar jika dibandingkan dengan membangun rumah tetap secara langsung. Selain itu, kebijakan ini mencegah penumpukan pengungsi dan mengurangi ketergantungan bantuan.
Namun, percepatan ini harus disertai prinsip keadilan dan transparansi: pendataan yang akurat, standar rumah yang layak, serta pengawasan ketat agar tidak melahirkan kecemburuan sosial atau penyimpangan.
Menjadikan Suara Korban sebagai Kompas Kebijakan
Yang paling penting dari seluruh peristiwa ini adalah satu pelajaran besar: suara korban harus menjadi kompas utama kebijakan pasca bencana. Ketika korban mengatakan tidak membutuhkan tenda, itu bukan penolakan bantuan, melainkan harapan akan solusi yang lebih bermakna.
Bencana tidak boleh dikelola hanya dengan pendekatan administratif. Ia harus ditangani dengan empati, keberanian mengambil kebijakan berbeda, dan kesadaran bahwa pemulihan sejati adalah ketika korban bisa kembali hidup normal—di rumah mereka sendiri.
Dari Darurat ke Kehidupan
Rumah sementara mungkin masih diperlukan, tetapi bukan sebagai tujuan akhir. Tujuan sejati pemulihan pasca banjir adalah mengembalikan kehidupan, bukan sekadar menyediakan tempat berteduh. Dalam konteks Bireuen, langkah untuk mempercepat pembangunan huntap bagi warga yang telah memiliki tanah adalah cermin keberpihakan pada martabat manusia.
Sebab bagi korban banjir, pulang ke rumah bukan hanya soal bangunan—melainkan soal kembali percaya bahwa hidup bisa dimulai lagi.
