Aku rindu Aceh yang tenang,
bukan Aceh yang sibuk membela pejabat,
bukan Aceh yang lelah membela kebijakan yang tak pernah lahir dari perut rakyat.
Aku rindu Aceh yang makmur—
bukan makmur di baliho,
bukan makmur di laporan akhir tahun,
tetapi makmur di dapur nelayan, di sawah petani, di kios kecil di sudut kampung, dan di rumah-rumah sederhana yang tak lagi bocor saat hujan turun.
Rindu ini bukan nostalgia kosong.
Ia lahir dari luka yang masih basah.
Dari tenda-tenda pengungsian yang tak kunjung sepi,
dari rumah-rumah yang tertimbun lumpur,
dari janji hunian tetap yang berkali-kali berpindah tanggal,
dari anak-anak yang kembali belajar dengan kecemasan, bukan dengan harapan.
Merdeka, Tapi Belum Selesai
Aceh pernah berperang untuk martabat.
Aceh pernah berdiri untuk harga diri.
Aceh pernah menaruh masa depan di atas pengorbanan panjang.
Tetapi hari ini, setelah damai, setelah otonomi khusus, setelah kewenangan yang luas, kita justru harus jujur bertanya:
apakah rakyat sudah benar-benar merdeka?
Merdeka bukan hanya bebas dari senjata.
Merdeka adalah bebas dari ketergantungan.
Bebas dari kemiskinan struktural.
Bebas dari birokrasi yang memperlambat hidup.
Bebas dari pemimpin yang lebih sibuk mengatur citra daripada mengatur nasib rakyat.
Jika rakyat masih harus mengemis hak dasar—air bersih, rumah layak, pekerjaan, akses kesehatan—maka kemerdekaan kita masih setengah jalan.
Rindu yang Lahir dari Realitas Lapangan
Sebagaimana kegelisahan yang berulang kali saya tulis tentang banjir, pengungsian, dan kegaduhan elite pascabencana, problem Aceh hari ini bukan kekurangan regulasi.
Aceh justru kelebihan aturan, qanun, dan dokumen perencanaan.
Yang kurang adalah keberanian memihak.
Dana ada.
Kewenangan ada.
Otonomi ada.
Tetapi keberpihakan sering berhenti di meja rapat.
Rakyat menjadi objek.
Elite menjadi subjek.
Aceh tidak akan pernah makmur jika kebijakan hanya berangkat dari statistik, bukan dari kesaksian penderitaan.
Kemakmuran yang Tidak Tumbuh dari Proyek
Kita terlalu lama membayangkan kemakmuran sebagai bangunan.
Jalan, gedung, monumen, dan pusat perkantoran.
Padahal kemakmuran Aceh seharusnya tumbuh dari kehidupan sehari-hari rakyatnya:
harga hasil tani yang adil,
akses modal nelayan,
industri kecil yang hidup,
dayah yang kuat,
dan anak muda yang tidak harus pergi jauh hanya untuk bertahan hidup.
Aceh tidak miskin sumber daya.
Aceh miskin keberanian mengelola kekayaan untuk rakyat.
Di tengah tanah subur, laut luas, sejarah dagang yang panjang, serta identitas budaya yang kuat, kemiskinan di Aceh adalah ironi yang terlalu lama dinormalisasi.
Merdeka dari Politik Pencitraan
Hari ini, kemiskinan Aceh bukan hanya soal ekonomi.
Ia juga soal keberanian politik.
Kritik dianggap ancaman.
Masukan dianggap kebencian.
Jeritan korban dianggap mengganggu stabilitas.
Padahal demokrasi yang sehat justru lahir dari suara yang tidak nyaman.
Rakyat Aceh berhak atas pemimpin yang kuat secara moral, bukan hanya kuat di media sosial.
Pemimpin yang sanggup berdiri di hadapan penderitaan, bukan hanya di depan kamera.
Aceh membutuhkan keberanian untuk merdeka dari politik pencitraan.
Karena negeri yang dipimpin oleh algoritma, bukan nurani, hanya akan menghasilkan kebijakan yang dangkal.
Aceh, Negeri yang Pernah Bermartabat
Dalam sejarahnya, Aceh tidak pernah kecil.
Ia pernah menjadi pusat peradaban, perdagangan, ilmu, dan diplomasi.
Ia pernah disegani, bukan karena kekayaan, tetapi karena martabat.
Hari ini, rindu akan Aceh makmur dan sejahtera sesungguhnya adalah rindu akan kembalinya martabat itu.
Martabat pemimpin yang jujur.
Martabat kebijakan yang adil.
Martabat rakyat yang tidak dipermalukan oleh sistem.
Aku rindu Aceh yang tidak sibuk berdebat tentang siapa paling berjasa,
tetapi sibuk memastikan siapa yang paling tertinggal bisa bangkit lebih dulu.
Aku rindu Aceh yang makmur bukan karena angka pertumbuhan,
tetapi karena wajah rakyatnya lebih tenang.
Aku rindu Aceh yang sejahtera bukan karena proyek,
tetapi karena kehidupan.
Dan rindu ini—sebagai rakyat Aceh, sebagai penulis, sebagai bagian dari generasi yang tumbuh di antara luka sejarah dan harapan masa depan—adalah rindu yang merdeka.
Merdeka untuk bersuara.
Merdeka untuk mengingatkan.
Merdeka untuk menagih janji.
Karena Aceh yang makmur dan sejahtera untuk rakyat
bukan hadiah dari kekuasaan,
melainkan hak yang harus terus diperjuangkan.
