Banjir tidak hanya merendam rumah, sawah, dan jalan. Ia juga merendam harapan. Di banyak wilayah Aceh, pasca bencana, yang tersisa bukan hanya lumpur di lantai rumah warga, tetapi juga tanda tanya besar tentang ke mana arah pembangunan daerah ini sebenarnya hendak dibawa.
Salah satu sektor yang paling terasa terabaikan setelah banjir adalah UMKM—usaha kecil yang selama ini menjadi penopang hidup ribuan keluarga.
Di tengah kehilangan peralatan, bahan baku, kios, bahkan pelanggan, para pelaku UMKM justru berhadapan dengan satu kenyataan pahit:
program bantuan pemerintah mandek, tidak terkoordinasi, dan tidak jelas arahnya.
Banjir telah berlalu. Kamera liputan pun telah pergi. Tetapi derita ekonomi warga masih tinggal.
UMKM yang Selalu Disebut, tetapi Jarang Diselamatkan
Setiap pidato pembangunan hampir selalu menempatkan UMKM sebagai “tulang punggung ekonomi rakyat”. Namun setelah bencana, jargon itu terasa semakin hampa.
Banyak pelaku UMKM yang:
kehilangan alat produksi,
kehilangan stok barang,
kehilangan tempat usaha,
kehilangan pasar.
Namun bantuan yang datang—jika datang sekalipun—sering berhenti pada:
paket simbolik,
bantuan seragam,
pelatihan tanpa modal lanjutan,
atau pendataan yang tidak pernah berubah menjadi kebijakan nyata.
Ironisnya, pasca banjir justru adalah masa paling krusial untuk menyelamatkan UMKM. Sebab pada fase inilah, usaha kecil berada di ambang tutup permanen.
Sekali tutup, bukan hanya satu warung yang hilang.
Yang hilang adalah satu sumber nafkah, satu rantai ekonomi lokal, dan satu kesempatan keluar dari kemiskinan.
Masalah Utamanya: Program Tidak Terpadu Mandeknya program UMKM bukan semata karena tidak ada anggaran.
Masalah paling serius adalah tidak adanya desain pemulihan ekonomi pasca bencana yang terintegrasi.
Program berjalan terpisah:
dinas sosial bekerja sendiri,
dinas koperasi berjalan sendiri,
dinas perindustrian punya agenda sendiri,
pemerintah gampong bergerak dengan keterbatasan.
Tidak ada satu peta bersama:
UMKM mana yang terdampak berat,
sektor apa yang harus dipulihkan lebih dulu,wilayah mana yang perlu intervensi khusus. Akibatnya, bantuan sering tidak tepat sasaran, tidak berkelanjutan, dan tidak berdampak.
Lebih menyedihkan, banyak pelaku UMKM pasca banjir justru kembali ke titik nol—bahkan lebih rendah dari sebelum memulai usaha.
Arah Pembangunan: Ramai Proyek, Sepi Visi Yang lebih mengkhawatirkan dari mandeknya program UMKM adalah satu pertanyaan besar: sebenarnya pembangunan Aceh ke depan mau diarahkan ke mana? Pasca banjir, yang terlihat justru:
perbaikan jalan,
rehabilitasi gedung,
proyek fisik,
dan pengadaan infrastruktur.
Semua itu penting. Tidak ada yang menolak.
Tetapi pembangunan yang hanya berwajah beton dan aspal, tanpa memulihkan denyut ekonomi rakyat, sesungguhnya adalah pembangunan yang kehilangan jiwanya.
Sementara itu:
ekonomi keluarga tidak pulih,
lapangan usaha tidak tumbuh,
UMKM tidak naik kelas,
anak-anak pelaku usaha kembali terancam putus sekolah.
Pembangunan akhirnya hanya menjadi agenda proyek, bukan agenda pemulihan kehidupan.
Banjir Seharusnya Mengubah Cara Kita Merancang Pembangunan
Banjir adalah peringatan keras bahwa:
tata ruang kita rapuh,
sistem ekonomi lokal kita lemah,
dan kebijakan pembangunan kita belum berpihak pada ketahanan masyarakat.
Sayangnya, setelah bencana berlalu, pola kebijakan kembali normal seolah tidak pernah terjadi apa-apa.
Padahal, justru pasca banjir seharusnya lahir:
peta ekonomi wilayah berbasis risiko bencana,
klaster UMKM tahan krisis,
dukungan modal pemulihan khusus,
serta pendampingan usaha berbasis kebutuhan nyata lapangan.
Bukan sekadar pelatihan umum tentang “branding” dan “digital marketing”, sementara pelaku UMKM bahkan belum mampu membeli kembali alat produksi.
UMKM Bukan Objek Bantuan, tetapi Subjek Pembangunan
Selama ini, kesalahan cara pandang masih sangat kuat.
UMKM diposisikan sebagai objek belas kasihan kebijakan.
Bukan sebagai subjek utama pembangunan ekonomi daerah.
Padahal, jika pemerintah sungguh ingin menata arah pembangunan pasca banjir, maka UMKM harus menjadi:
pusat strategi pemulihan,
poros ekonomi lokal,
dan penggerak lapangan kerja.
Tanpa itu, pembangunan hanya akan bergerak di tingkat dokumen perencanaan dan laporan kinerja.
Pemerintah Perlu Kejujuran Politik
Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar program baru.
Yang dibutuhkan adalah kejujuran politik.
Jujur bahwa:
selama ini UMKM sering hanya dijadikan narasi,
pemulihan pasca bencana belum menjadi prioritas utama,
dan pembangunan masih terlalu bias pada proyek fisik.
Kejujuran ini penting agar pemerintah berani menggeser orientasi pembangunan:
dari sekadar membangun infrastruktur
menjadi membangun ketahanan ekonomi keluarga.
Jika Arah Pembangunan Tidak Diperbaiki
Jika pasca banjir ini pemerintah tetap tidak menata ulang arah kebijakan, maka yang akan kita hadapi bukan hanya kemiskinan sementara.
Kita sedang menyiapkan:
gelombang pengangguran baru,
penutupan usaha kecil secara massal,
dan semakin lebarnya jurang antara retorika pembangunan dan realitas rakyat.
Banjir memang bencana alam.
Tetapi mandeknya pemulihan ekonomi dan kaburnya arah pembangunan adalah bencana kebijakan.
Dan bencana kebijakan, dampaknya jauh lebih lama dari genangan air.
Pasca banjir seharusnya menjadi momentum koreksi arah.
Bukan sekadar kembali ke rutinitas lama—seolah penderitaan rakyat hanya episode singkat dalam kalender pembangunan.
Sebab di balik setiap kios yang tutup, setiap mesin produksi yang rusak, dan setiap usaha kecil yang menyerah, sesungguhnya ada satu pertanyaan yang belum dijawab oleh negara:
pembangunan ini, sungguh untuk siapa?
