Menengok Kembali Luka dan Harapan
Aceh adalah tanah yang menanggung beban sejarah panjang. Konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat berlangsung puluhan tahun—dimulai sekitar tahun 1976 dan berpuncak dengan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Konflik itu bukan hanya peperangan fisik; melibatkan pelanggaran hak asasi manusia (penculikan, penghilangan paksa, pembantaian), kerusakan infrastruktur, hancurnya ekonomi rumah tangga, dan trauma individu dan kolektif.
Perdamaian Helsinki memberi secercah harapan: bahwa kehidupan bisa pulih, bahwa anak-anak tak perlu lagi mendengar suara senjata, dan bahwa luka dan penderitaan layak mendapat perhatian. Dua puluh tahun selepas MoU, pembangunan nyata ada—tapi begitu juga tantangan besar. Maka dari itu, penting sekali untuk mendengar pesan dari generasi yang hidup dalam konflik kepada generasi yang hidup dalam damai: agar perdamaian tak menjadi pemanis dosa masa lalu, tapi fondasi bagi keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan.
I. Kisah Nyata Korban Konflik: Suara yang Terbawa Angin
Kisah Taufik — Parut dan Harapan
Salah satu kisah yang mencerminkan luka yang tak lekang waktu adalah kisah Taufik. Saat masih balita (usia dua tahun), ia tertembak saat konflik Aceh. Parut fisiknya kini sudah pulih, namun jejak psikologis dan simbolis dari peristiwa itu tetap hidup: ia membawa map kliping lama-berita tentang luka yang dialaminya, foto, ijazah, sebagai bukti bahwa perdamaian tidak otomatis menyembuhkan semua.
Ia berhasil menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, sebuah prestasi besar di tengah kenyataan bahwa banyak korban konflik lain tidak seberuntung itu. Namun, dia sendiri menyuarakan bahwa bantuan dan reparasi masih jauh dari memuaskan, baik dari segi frekuensi maupun cakupan. Rekognisi terhadap kebutuhan korban—pendidikan, trauma healing, kesehatan—seringkali bersifat satu kali atau simbolik.
Korban dengan Gangguan Jiwa dan Kebutuhan Pemulihan Psikososial
Menurut laporan Badan Reintegrasi Aceh (BRA), setidaknya 245 orang korban konflik bersenjata di Aceh mengalami gangguan kejiwaan yang serius dan membutuhkan rehabilitasi. Trauma berat ini bukan hanya akibat fisik, tetapi akibat pengalaman kekerasan, kehilangan orang terdekat, penghilangan paksa, dan ketidakpastian nasib.
Penghilangan Paksa & Korban yang Tersisihkan
Data Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menunjukkan bahwa ada ribuan korban yang terkena dampak pelanggaran HAM berat, termasuk mereka yang hilang (“penghilangan paksa”). Korban-ahliwaris tersebut masih menanti jawaban: tentang status anggota keluarga mereka, kompensasi yang memadai, akses pendidikan, dan dukungan psikologis. Banyak dari mereka belum mendapatkan keadilan substantif.
Reparasi yang Belum Merata
Dari sekitar 5.000 korban konflik yang telah terdata sebagai penerima reparasi pelanggaran HAM berat dalam Aceh, hanya 245 orang yang hingga saat ini baru diajukan secara resmi untuk mendapat reparasi dari Pemerintah Provinsi Aceh. Banyak korban lainnya masih menunggu giliran atau belum diakui statusnya secara formal.
II. Pembangunan Aceh Pasca Damai: Data yang Wajah Ganda
Penurunan Kemiskinan, Tapi Masih di Atas Rata-Rata Nasional
- Dalam 20 tahun pasca damai, Aceh mencatat kemiskinan turun drastis. Sebagai contoh, pada Maret 2025, kemiskinan Aceh berada pada angka ≈ 12,33%, selisih tipis dibanding provinsi lain di Sumatera, seperti Bengkulu (12,08%), tetapi masih di atas rata-rata nasional.
- Rata-rata nasional telah turun dari sekitar 19,14% di tahun 2000 menjadi sekitar 8,47% sekarang. Aceh belum secepat rata-rata nasional dalam beberapa aspek, meskipun stabilitas pasca perang dan dukungan dana Otsus menjadi faktor pendorong.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kualitas Kehidupan
- IPM Aceh tahun 2023 mencapai 74,70, naik sekitar 0,59 poin dari tahun sebelumnya (74,11).
- Peningkatan IPM ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, namun masih ada disparitas antarkabupaten/kota dalam akses dan hasil.
Dampak Otonomi Khusus & Infrastruktur yang Membaik
- Sejak diberlakukannya Otonomi Khusus, Aceh telah menerima sekitar Rp95,93 triliun dalam dana Otsus (2008-2023).
- Infrastruktur pendidikan dan kesehatan menunjukkan perbaikan di banyak titik, tetapi ketidakmerataan masih nyata: wilayah perkotaan lebih cepat berkembang dibanding daerah terpencil; fasilitas kesehatan dan tenaga medis belum merata.
Ekonomi dan Pengangguran
- Pertumbuhan ekonomi Aceh pada 2023 adalah sekitar 4,23%, dan diperkirakan meningkat menjadi 4,66% pada 2024.
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2024 turun menjadi 5,75% dari sebelumnya 6,03%. Namun wilayah-wilayah yang terpencil masih bergulat dengan lapangan kerja terbatas.
III. Pesan Moral dan Historis dari Generasi Konflik
Berdasarkan kisah nyata dan data pembangunan, muncul beberapa pesan dari generasi masa konflik yang penting agar generasi masa damai Aceh tidak lupa, tidak lengah, dan mengambil pelajaran:
-
Jangan Lupakan Korban
Korban konflik (fisik dan non-fisik) memerlukan lebih dari sekadar pengakuan simbolik: mereka memerlukan pemulihan trauma psikologis, akses kesehatan, pendidikan yang layak, dan bantuan ekonomi. Kisah Taufik adalah contoh bahwa meskipun berhasil, banyak yang tidak terbantu memadai. Reparasi harus substansial, bukan sekadar upacara. -
Keadilan Harus Berwujud
Putusan MoU Helsinki dan pembentukan KKR adalah janji yang harus terus diangkat. Generasi damai harus menuntut keadilan: kapan penghilangan paksa diselesaikan, kapan pelaku dipertanggungjawabkan, kapan hak-hak korban diakui secara penuh. -
Manfaat Perdamaian Seharusnya Dirasakan Semua
Damai Aceh sudah membawa stabilitas dan pembangunan. Namun manfaatnya belum merata: korban di daerah terpencil, masyarakat miskin, penyintas trauma masih banyak yang tertinggal. Generasi masa damai harus memperjuangkan pemerataan. -
Infrastruktur dan Layanan Bukan Cukup jika Hanya Fisik
Jalan, sekolah, rumah sakit dibangun; namanya tidak berarti jika kualitas guru buruk, fasilitas medis terbatas, atau pasien jauh dari akses. Pendidikan dan layanan kesehatan harus berkualitas, bukan hanya ada bangunan. -
Memupuk Identitas dan Nilai Sejarah sebagai Benteng Moral
Generasi damai perlu mengetahui kisah konflik Aceh: kenapa konflik terjadi, siapa yang menderita, bagaimana perjuangan perdamaian. Pendidikan sejarah lokal, museum, dokumentasi, dan media lokal harus mengabadikan ini agar tidak ada generasi yang lupa. -
Perdamaian adalah Amanah yang Harus Dijaga
Damai bukan bebasnya dari konflik bersenjata saja. Damai adalah keadilan, kesejahteraan, penghormatan terhadap HAM, dan persaudaraan. Generasi sekarang harus menjaga MoU bukan hanya sebagai teks, tetapi sebagai pijakan dalam kebijakan dan tindakan.
IV. Tantangan Masa Damai & Rekomendasi
Untuk mewujudkan pesan-pesan di atas dan agar generasi masa damai bisa mengisi damai dengan bermakna, beberapa tantangan mesti dihadapi:
| Tantangan | Penjelasan |
|---|---|
| Trauma kolektif | Banyak korban masih hidup dengan luka psikis. Rehabilitasi psikologis belum menyentuh semuanya. |
| Keterbatasan dana reparasi | Banyak korban belum mendapat reparasi materiil, maupun akses yang layak atas pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari hak reparasi. |
| Ketimpangan geografi dan sosial | Kota/kawasan pusat lebih cepat merasakan pembangunan dibanding desa terpencil. Korban di daerah terpencil sering terabaikan. |
| Etos birokrasi dan transparansi | Pengelolaan dana Otsus dan bantuan korban terkadang terhambat administrasi, kurang transparansi, dan pengawasan publik lemah. |
| Kehilangan narasi sejarah | Banyak generasi muda tidak mendapat pendidikan formal tentang konflik Aceh dan makna perdamaian. Ada risiko lupa sejarah dan mengulangi kesalahan. |
Berangkat dari tantangan tersebut, berikut rekomendasi:
-
Penguatan reparasi holistik
Pemerintah provinsi dan pusat perlu menyediakan program reparasi yang mencakup kebutuhan psikologis, pendidikan, kesehatan, serta bantuan ekonomi yang berkelanjutan. Termasuk program beasiswa khusus korban konflik, pelatihan usaha, dan dukungan psikososial. -
Pendidikan Sejarah Aceh di Sekolah dan Masyarakat
Kurikulum lokal dan pelajaran sejarah harus memasukkan materi konflik Aceh, HAM, dan perdamaian sehingga generasi muda memahami latar belakang, korban, serta proses rekonsiliasi. Media lokal dan budaya juga bisa menjadi media penyebaran nilai ini. -
Perluasan dan pemerataan pembangunan
Infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan harus diarahkan ke daerah-terpencil dan korban konflik terutama. Program Otsus dan pembangunan harus diukur tidak hanya oleh jumlah proyek, tetapi oleh kualitas dan dampak terhadap kesejahteraan. -
Pelayanan kesehatan mental dan trauma healing
Program pendampingan psikologis dan psiko-sosial untuk korban konflik harus diperkuat. Santri korban konflik, anak-anak yang hilang satu atau kedua orang tua karena konflik, atau mereka yang terdampak kekerasan ekstrem perlu perhatian khusus. -
Transparansi dan akuntabilitas
Semua program publik, terutama terkait reparasi dan penggunaan dana Otsus, perlu publikasi dan pengawasan oleh masyarakat sipil. KKR, lembaga ad hoc, dan pemerintah harus membuka data dan laporan penggunaan dana sehingga ada akuntabilitas. -
Mendorong partisipasi generasi muda korban konflik
Generasi masa damai yang juga korban konflik harus diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan: dalam lembaga korban, dalam ruang publik, dalam organisasi masyarakat, agar suara mereka terdengar dan kebutuhan mereka dipahami.
V. Penutup: Harapan yang Tak Boleh Pernah Padam
Generasi masa konflik Aceh telah melalui luka yang mendalam, kehilangan yang tak tergantikan, dan tantangan keras hanya untuk bisa bermimpi damai. Generasi masa damai Aceh mewarisi mimpi itu—tidak hanya mimpi poko damai, tetapi mimpi keadilan, kesejahteraan, dan persaudaraan.
Pesan ini bukan sekadar kenangan, melainkan panggilan moral: bahwa perdamaian yang kita nikmati harus diwarisi dengan penuh tanggung jawab. Jangan biarkan korban tetap jadi korban. Jangan biarkan MoU Helsinki jadi catatan sejarah yang tak bermakna. Jadikan perdamaian sebagai momentum transformasi: menyembuhkan luka masa lalu, membangun masa kini yang adil, dan meletakkan fondasi bagi masa depan Aceh yang bermartabat.
