Di setiap zaman, sejarah selalu menyisakan ironi. Ketika rakyat berharap hadirnya pemimpin yang mendengar, justru yang datang adalah figur yang sibuk berbicara—lebih sering ke kamera daripada ke nurani. Pemimpin yang tak merakyat bukanlah sekadar soal jarak fisik, melainkan jarak batin: keputusan lahir dari ruang dingin kekuasaan, bukan dari denyut nadi kehidupan masyarakat.
Namun sejarah juga mengajarkan satu hal penting: kebaikan tidak pernah sepenuhnya bergantung pada kekuasaan. Ia sering lahir dari keterbatasan, dari keresahan, bahkan dari kekecewaan yang dipeluk dengan kesadaran. Di era ketika pemimpin kehilangan sentuhan kerakyatan, justru di sanalah arus perbaikan menemukan jalannya sendiri.
Kepemimpinan yang Kehilangan Arah
Pemimpin yang tak merakyat biasanya terjebak pada simbol. Mereka fasih merangkai slogan, piawai membangun citra, namun gagap ketika berhadapan dengan realitas rakyat kecil. Kebijakan lahir tanpa empati, program disusun tanpa dialog, dan kritik dianggap ancaman, bukan cermin.
Akibatnya, lahir ketidakpercayaan. Rakyat mulai merasa sendiri, seolah negara hadir hanya dalam pidato, bukan dalam kesulitan sehari-hari. Pada titik ini, kekuasaan kehilangan legitimasi moral, meski mungkin masih kuat secara struktural.
Dari Kekecewaan Lahir Kesadaran
Menariknya, kondisi ini tidak selalu melahirkan keputusasaan. Di banyak tempat, justru muncul kesadaran baru: bahwa perubahan tidak bisa hanya menunggu dari atas. Ketika pemimpin menjauh, rakyat belajar merapat satu sama lain.
Komunitas tumbuh, solidaritas menguat, dan ruang-ruang kebaikan dibangun secara mandiri. Dari dapur umum, gerakan literasi, hingga advokasi warga—semua bergerak tanpa menunggu restu kekuasaan. Ini bukan romantisme penderitaan, melainkan bukti bahwa nilai kemanusiaan lebih tua dan lebih kuat dari jabatan politik.
Menguatkan Arus Perbaikan
Menguatkan arus perbaikan di era pemimpin tak merakyat berarti menjaga nurani agar tidak ikut tumpul. Ada beberapa jalan yang bisa ditempuh:
Pertama, merawat kesadaran kritis. Kritik yang jujur adalah bentuk cinta kepada negeri. Diam justru memberi ruang bagi kesewenang-wenangan untuk tumbuh subur.
Kedua, membangun etika sosial. Ketika etika kekuasaan rapuh, masyarakat perlu menegakkan standar moralnya sendiri—jujur, saling menjaga, dan menolak normalisasi ketidakadilan.
Ketiga, menguatkan peran masyarakat sipil. Organisasi, tokoh adat, ulama, pemuda, dan perempuan memiliki peran strategis sebagai penjaga keseimbangan. Mereka adalah jangkar nilai di tengah gelombang kepentingan.
Keempat, menyiapkan generasi baru kepemimpinan. Perbaikan sejati tidak hanya soal hari ini, tetapi tentang siapa yang akan memimpin esok. Generasi muda perlu dibekali keberanian, integritas, dan kepekaan sosial—bukan sekadar ambisi kekuasaan.
Pemimpin yang tak merakyat adalah ujian bagi bangsa, bukan vonis akhir. Di tengah kekecewaan, selalu ada ruang untuk memperbaiki, selalu ada jalan untuk berbuat baik. Sejarah tidak hanya ditulis oleh mereka yang berkuasa, tetapi juga oleh mereka yang tetap setia pada nilai, meski berjalan tanpa panggung.
Menguatkan arus perbaikan dan kebaikan adalah kerja sunyi, sering tak terlihat, namun justru di sanalah masa depan dirawat. Karena pada akhirnya, kekuasaan bisa memerintah, tetapi kebaikanlah yang akan menghidupkan.
