Pendidikan seharusnya menjadi jalan bagi anak-anak daerah untuk keluar dari kemiskinan. Namun, ketika perhatian pemerintah daerah terhadap mahasiswa mulai terasa hilang, muncul pertanyaan besar: ke mana keberpihakan pemerintah terhadap mahasiswa miskin dan berprestasi?
Mahasiswa bukan sekadar kelompok yang hadir di kampus. Mereka adalah generasi yang kelak akan mengisi ruang-ruang pemerintahan, hukum, pendidikan, ekonomi, dan pembangunan Aceh. Karena itu, dukungan terhadap pendidikan mahasiswa seharusnya menjadi investasi jangka panjang, bukan sekadar program yang muncul ketika ada kepentingan politik.
Bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, biaya kuliah, buku, tempat tinggal, transportasi, dan kebutuhan akademik bukan perkara kecil. Banyak yang harus berjuang sambil bekerja agar tetap bisa bertahan di bangku kuliah. Sementara mahasiswa berprestasi membutuhkan ruang dan dukungan agar kemampuan mereka dapat berkembang dan membawa nama baik daerah.
Masyarakat tentu berhak mempertanyakan transparansi dan keberpihakan anggaran pendidikan. Berapa anggaran yang disiapkan untuk beasiswa mahasiswa miskin dan berprestasi? Siapa yang menerima? Apa kriterianya? Dan apakah prosesnya benar-benar terbuka serta tepat sasaran?
Kritik ini bukan untuk menjatuhkan seorang bupati, tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki tanggung jawab moral. Jangan sampai mahasiswa hanya dicari ketika musim politik, tetapi dilupakan setelah pesta demokrasi selesai.
Bupati seharusnya hadir bukan hanya ketika masyarakat memberikan suara, tetapi juga ketika anak-anak daerah membutuhkan kesempatan untuk meraih masa depan.
Jika pendidikan adalah investasi masa depan, maka mahasiswa miskin dan berprestasi harus menjadi prioritas, bukan korban dari hilangnya kepedulian pemerintah.
Rakyat menunggu jawaban, bukan sekadar janji. Mahasiswa menunggu keberpihakan, bukan sekadar slogan. Dan daerah membutuhkan generasi terdidik yang lahir dari kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
