Langsa, di tengah pesatnya arus globalisasi, menyimpan satu kekuatan tersembunyi: struktur adat yang tertata rapi dan pernah menjadi jantung tata kelola masyarakat. Mukim, tengku, keuchik, dan perangkat adat lainnya bukan sekadar simbol tradisi—mereka pernah menjadi pengemban fungsi pemerintahan lokal yang efisien, adil, dan berbasis nilai moral.
Namun, apakah struktur itu masih hidup dalam kesadaran masyarakat hari ini?
Mukim: Lembaga Pemerintahan Sebelum Negara Hadir
Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, Aceh telah memiliki sistem pemerintahan sendiri yang disebut mukim. Di bawah mukim, terdapat beberapa gampong, dan setiap mukim dipimpin oleh seorang imeum mukim—tokoh yang tak hanya memimpin secara spiritual, tapi juga memegang wewenang administratif, yudikatif, dan sosial.
Mukim bukan sekadar lembaga adat, tapi juga sistem lokal yang mampu meredam konflik, menyusun strategi pembangunan, hingga menjaga solidaritas antar-kampung. Di Langsa, peran mukim pernah begitu dominan dalam penegakan hukum adat, pelestarian budaya, dan pembinaan moral masyarakat.
Namun setelah otonomi daerah dan reformasi birokrasi, eksistensi mukim mulai tersisih. Keberadaannya lebih sering dipandang sebagai formalitas budaya daripada bagian utuh dari pemerintahan daerah.
Tengku dan Ulama sebagai Pilar Sosial
Di samping mukim, ada peran sentral tengku (ulama lokal), yang menjadi penjaga nilai-nilai syariat dan adat. Tengku-tengku inilah yang dahulu kerap menjadi juru damai, penafsir hukum, dan penghubung antara adat dengan agama. Di Langsa dan wilayah sekitarnya, pondok-pondok pesantren (dayah) dan balai pengajian menjadi ruang reproduksi nilai hukum adat yang berlandaskan syariat.
Namun kini, tengku-tengku banyak yang kehilangan ruang sosialnya. Suara mereka tidak lagi terlalu didengar dalam kebijakan daerah. Bahkan banyak generasi muda yang lebih mengenal selebgram daripada tokoh adat dan ulama kampungnya sendiri.
Revitalisasi: Menyatukan yang Retak
Jika pemerintah
