Aceh bukan sekadar tanah di ujung barat Indonesia. Ia adalah serpihan sejarah besar yang menuliskan kisah keberanian, luka, darah, dan harapan. Sejarah Aceh adalah sejarah tentang harga diri, tentang bangsa yang menolak tunduk, tentang rakyat yang rela kehilangan segalanya demi satu kata: martabat.
Namun di balik kebanggaan itu, Aceh juga menyimpan cerita pilu. Sebuah masa panjang di mana peluru menjadi hukum, suara tak lagi berarti, dan anak-anak tumbuh dalam bayang-bayang ketakutan. Masa konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia dari 1976 hingga 2005 meninggalkan jejak luka di setiap sudut kampung, di setiap dada ibu yang kehilangan anaknya, dan di setiap generasi yang hidup di tengah konflik.
Jejak Luka Masa Lalu
Tak mudah membicarakan konflik Aceh tanpa menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dalam. Dalam kurun waktu hampir tiga dekade, ribuan orang menjadi korban kekerasan bersenjata. Ada yang hilang, ada yang ditembak tanpa proses hukum, ada yang disiksa tanpa sebab, dan ada yang dipaksa lari meninggalkan kampung halaman.
Di banyak desa, malam bukan lagi waktu untuk istirahat, melainkan waktu untuk bersembunyi. Suara tembakan adalah hal biasa. Anak-anak mengenal senapan lebih cepat daripada buku. Rumah-rumah terbakar. Ladang-ladang kosong. Sekolah-sekolah rusak. Dan perempuan-perempuan Aceh terpaksa memikul beban sebagai ibu sekaligus kepala keluarga karena suami mereka hilang entah ke mana.
Konflik di Aceh bukan hanya tentang peluru dan senjata. Ia juga menyentuh lapisan paling bawah masyarakat. Kemiskinan merajalela. Infrastruktur hancur. Kehidupan sosial terganggu. Budaya Aceh yang semestinya hidup dalam damai dan syariat, justru tercabik oleh ketegangan politik dan militer.
MoU Helsinki: Sebuah Titik Balik
Namun sejarah tak selamanya gelap. Tahun 2005 menjadi titik balik. MoU Helsinki yang ditandatangani di Finlandia antara GAM dan Pemerintah Indonesia menjadi perjanjian damai paling bersejarah dalam sejarah Aceh modern. Perjanjian ini bukan sekadar mengakhiri kontak senjata, tetapi juga menjadi awal bagi babak baru: Aceh diberi status Otonomi Khusus, diperbolehkan mengatur diri sendiri lewat Qanun-Qanun Syariat Islam, dan berhak membentuk partai lokal.
Dari situ, lahirlah banyak perubahan. Aceh mulai membangun kembali. Jalan-jalan diperbaiki. Sekolah-sekolah dibuka. Dana Otonomi Khusus mengalir. Kekuasaan politik berpindah ke tangan elit lokal yang sebagian besar berasal dari bekas pejuang.
Tapi apakah semua itu cukup?
Aceh Hari Ini: Damai yang Masih Luka
Dua dekade pasca perdamaian, Aceh masih menghadapi dilema. Benar, suara senjata telah berhenti. Benar, Aceh memiliki partai lokal, Qanun-Qanun Islami, dan Dana Otsus. Tapi di balik semua itu, Aceh belum benar-benar pulih.
Data menunjukkan angka kemiskinan di Aceh masih tertinggi di Sumatra. Pengangguran pun tinggi. Ironisnya, anggaran daerah triliunan justru sering habis untuk membiayai birokrasi dan kepentingan elit. Banyak program pembangunan hanya berjalan di atas kertas. Dana Otsus yang semestinya menjadi alat penggerak kesejahteraan rakyat, sebagian justru menjadi ladang korupsi.
Rakyat kecil masih hidup susah. Harga-harga mahal. Pendidikan masih timpang. Rumah sakit penuh, sementara elit politik saling berebut kursi kekuasaan.
Aceh seperti orang yang baru sembuh dari penyakit berat, tapi belum menemukan jalan hidup sehat.
Generasi Muda di Persimpangan
Di sisi lain, generasi muda Aceh kini berdiri di persimpangan. Sebagian masih setia menjaga semangat perjuangan lewat jalur intelektual, advokasi sosial, dan budaya. Namun sebagian besar terjebak dalam euforia globalisasi. Banyak anak muda Aceh yang apatis terhadap politik lokal. Mereka kecewa dengan kondisi elit daerah yang lupa janji. Mereka lebih memilih sibuk di media sosial, mengejar tren, atau merantau keluar daerah demi penghidupan.
Padahal, Aceh masa depan ada di tangan mereka.
Aceh butuh anak muda yang tak sekadar mengenang sejarah, tetapi juga mampu membaca tantangan zaman. Aceh butuh generasi yang paham bahwa damai bukan berarti tanpa masalah, tetapi damai adalah peluang. Peluang untuk memperbaiki pendidikan, memperkuat budaya, membangun ekonomi berbasis rakyat, dan menjadikan Aceh sebagai daerah yang maju, Islami, dan bermartabat.
Harapan Baru: Menuju Aceh Berdaulat dalam Damai
Membangun Aceh hari ini tidak bisa lagi hanya dengan narasi sejarah dan nostalgia perang. Sudah saatnya Aceh melihat ke depan. Aceh punya potensi luar biasa. Lautan, perkebunan, pariwisata, budaya Islam yang kuat, dan posisi strategis di jalur perdagangan internasional.
Pemerintah Aceh ke depan harus mampu menata ulang prioritas. Dana Otsus yang tersisa harus benar-benar digunakan untuk memberdayakan rakyat bawah. Pendidikan vokasi harus diperkuat. Pelatihan anak muda harus diprioritaskan. Industri halal, ekonomi syariah, dan pariwisata Islami harus menjadi andalan.
Aceh juga harus berdamai dengan dirinya sendiri. Luka masa lalu tak perlu dihapus, tapi cukup dijadikan pelajaran. Jangan sampai sejarah kelam terulang hanya karena keserakahan elit dan apatisme generasi muda.
Penutup: Aceh Adalah Kita
Akhirnya, Aceh bukan soal siapa yang pernah berperang, siapa yang pernah memimpin, atau siapa yang kini berkuasa. Aceh adalah kita. Kita yang lahir di tanah ini. Kita yang hidup di bawah atap yang sama. Kita yang minum dari sungai yang sama. Dan kita yang seharusnya menjaga agar tanah ini tetap damai dan bermartabat.
Aceh masa depan ada di tangan kita. Di tangan anak-anak muda, di tangan kaum ibu, di tangan ulama, dan di tangan pemimpin yang mau mendengarkan rakyat kecil.
Mari kita jaga Aceh. Karena tanpa damai, Aceh hanya akan jadi cerita tentang luka. Tapi dengan damai, Aceh bisa menjadi cahaya bagi Nusantara, seperti dulu kala.
Azhari
