Oleh: Azhari
Di tengah riuhnya panggung politik masa kini, di mana kekuasaan sering kali menjadi alat untuk mengukuhkan kelompok dan melemahkan lawan, muncul satu pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama: masih adakah pemimpin yang benar-benar adil dan tidak pilih kasih? Seorang pemimpin yang berdiri di atas semua golongan, tidak memandang lawan politik sebagai musuh pribadi, dan mampu memperlakukan rakyatnya tanpa sekat politik maupun kepentingan.
Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah refleksi yang patut digaungkan di setiap lini pemerintahan dan kepemimpinan, baik di pusat maupun daerah. Karena pada akhirnya, keadilan adalah ruh yang akan menentukan arah perjalanan sebuah bangsa, dan keadilan seorang pemimpin adalah pondasi yang menopang tegaknya negeri.
Keadilan Pemimpin dalam Lintasan Sejarah
Sejarah manusia, sejak era kerajaan hingga demokrasi modern, telah menyaksikan bahwa keberhasilan suatu bangsa sering kali berakar dari kepemimpinan yang adil. Pemimpin-pemimpin besar dunia — dari Umar bin Khattab di masa kekhalifahan Islam hingga Nelson Mandela di Afrika Selatan — membuktikan bahwa kekuasaan tidak harus diiringi dengan dendam politik, diskriminasi, atau pengabaian terhadap kelompok yang berbeda pandangan.
Umar bin Khattab, misalnya, pernah berkata, “Aku khawatir jika ada seekor keledai yang terperosok di jalan Baghdad, Allah akan menuntutku karena aku tidak meratakan jalan itu.” Ini menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab seorang pemimpin terhadap keadilan, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga makhluk lain di sekitarnya. Dalam konteks modern, seharusnya semangat keadilan ini menjadi nilai dasar seorang pemimpin, apalagi dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.
Dinamika Politik Masa Kini: Antara Kompetisi dan Konflik
Di era kontemporer, dinamika politik kian keras. Persaingan politik bukan sekadar kontestasi gagasan, tetapi telah menjelma menjadi ajang saling serang, saling jatuhkan, bahkan saling menghabisi karakter lawan. Pilkada, Pileg, hingga Pilpres kerap diwarnai politik identitas, fitnah, dan penyebaran kebencian. Celakanya, ketika kompetisi usai dan kursi kekuasaan berhasil diraih, sebagian pemimpin justru terjebak dalam politik balas dendam, mempersempit ruang gerak oposisi, dan memprioritaskan kelompok pendukungnya.
Inilah wajah buram demokrasi kita hari ini. Seakan-akan hukum dan kebijakan dibuat hanya untuk kelompok yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Padahal, seorang pemimpin sejatinya menjadi pengayom semua kalangan. Baik kawan maupun lawan adalah warga negara yang harus diperlakukan setara di hadapan hukum dan kebijakan publik.
Keadilan seorang pemimpin diuji justru saat dia dihadapkan dengan lawan politik. Apakah ia mampu menjunjung etika politik, menghormati perbedaan, dan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh rakyat tanpa diskriminasi? Ataukah ia justru menggunakan kekuasaan untuk membungkam kritik dan menjadikan lawan politik sebagai musuh negara?
Bahaya Politik Balas Dendam
Politik balas dendam adalah racun dalam sistem pemerintahan. Ia tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga memperlemah persatuan bangsa. Ketika seorang pemimpin lebih sibuk mengurus siapa yang tidak memilihnya, siapa yang pernah mengkritik, dan siapa yang perlu disingkirkan, maka sesungguhnya ia sedang mengabaikan amanah rakyat.
Dampak buruk politik balas dendam bisa kita lihat dari berbagai kasus di daerah dan pusat. Mulai dari pemecatan pejabat yang tidak loyal, pembekuan anggaran untuk daerah yang tidak mendukung, hingga kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh oposisi. Semua ini bukan hanya menciderai keadilan, tetapi juga merusak sendi-sendi moral bangsa.
Padahal, dalam sistem demokrasi, keberadaan oposisi adalah bagian penting dari mekanisme kontrol kekuasaan. Kritik, perbedaan pendapat, dan kompetisi sehat seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses pembangunan, bukan sebagai ancaman yang harus diberangus.
Pemimpin Adil: Antara Amanah dan Keteladanan
Pemimpin yang adil bukanlah sosok yang anti kritik. Ia justru terbuka terhadap masukan, bahkan dari pihak yang berbeda pandangan sekalipun. Ia tidak alergi terhadap kritik, karena sadar bahwa kekuasaan tanpa kritik cenderung menuju kesewenang-wenangan.
Seorang pemimpin adil mampu menempatkan dirinya di atas semua golongan. Ia memastikan bahwa kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat secara luas, bukan sekadar menguntungkan kelompok politiknya. Dalam pengambilan keputusan, ia mempertimbangkan suara dari berbagai kalangan, termasuk dari pihak oposisi.
Lebih dari itu, pemimpin adil juga menjadi teladan moral bagi rakyatnya. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan bisa digunakan untuk menyatukan, bukan memecah belah. Ia menjadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai ancaman. Ia memimpin dengan hati nurani, bukan dengan dendam.
Mencari Sosok Pemimpin Seperti Ini di Indonesia
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: masih adakah pemimpin seperti ini di Indonesia? Tentu masih, meski jumlahnya mungkin tidak banyak. Beberapa kepala daerah, pejabat publik, hingga pemimpin informal di masyarakat masih ada yang mampu menjaga prinsip keadilan dan merangkul lawan politiknya.
Namun, tantangan besar memang ada. Sistem politik kita yang transaksional, budaya politik balas budi, dan tekanan dari elite kekuasaan seringkali membuat seorang pemimpin terjebak dalam politik balas dendam. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan keberanian moral dan integritas yang kokoh untuk tetap berada di jalur keadilan.
Pemimpin-pemimpin muda, generasi baru yang akan memegang estafet kekuasaan di masa depan, harus belajar dari kesalahan masa lalu. Mereka harus menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam kepemimpinan. Bukan sekadar mencari kekuasaan, tetapi bagaimana menggunakan kekuasaan itu untuk kemaslahatan rakyat.
Refleksi untuk Kita Semua
Sesungguhnya, isu keadilan dalam kepemimpinan bukan hanya tanggung jawab mereka yang berada di kursi kekuasaan. Kita semua, sebagai rakyat, memiliki peran untuk terus mengawal, mengingatkan, dan menuntut agar pemimpin berlaku adil. Karena pemimpin yang adil lahir dari masyarakat yang cerdas, kritis, dan berani menyuarakan keadilan.
Jangan sampai kita membiarkan ketidakadilan terjadi hanya karena alasan fanatisme politik atau pragmatisme sesaat. Pemimpin yang baik harus dipilih bukan karena dia dari kelompok kita, tetapi karena dia mampu berlaku adil bagi semua.
Penutup
Kita membutuhkan lebih banyak pemimpin adil di negeri ini. Pemimpin yang tidak membedakan rakyat berdasarkan pilihan politiknya. Pemimpin yang mampu menjadikan lawan politik sebagai mitra kritis dalam membangun bangsa. Pemimpin yang sadar bahwa jabatan hanyalah amanah sementara, dan keadilan adalah warisan abadi yang akan dikenang sepanjang masa.
Semoga dinamika politik masa kini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanyalah tirani, dan bangsa tanpa pemimpin adil hanyalah menuju kehancuran. Sejarah akan mencatat, bukan seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, tetapi seberapa adil seorang pemimpin memperlakukan rakyatnya — kawan maupun lawan.
“Keadilan adalah tiang negeri. Tanpa keadilan, kekuasaan hanyalah alat penindasan.”
