Sejarah panjang Aceh tak pernah lepas dari aroma perjuangan dan keteguhan. Di balik peradaban gemilang masa Kesultanan, hingga deretan konflik bersenjata di era modern, Aceh telah melalui babak demi babak pahit getirnya kehidupan. Puncaknya, konflik bersenjata yang berlangsung selama puluhan tahun telah merenggut bukan hanya nyawa dan harta benda, tetapi juga peluang-peluang ekonomi yang semestinya bisa dinikmati masyarakat.
Kini, hampir dua dekade pasca Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005, Aceh hidup dalam suasana damai. Senjata telah dibungkam, peluru tak lagi berseliweran di hutan dan kampung-kampung, dan ketakutan warga terhadap patroli bersenjata sudah jadi kenangan. Namun pertanyaan besarnya: apakah perdamaian ini telah berhasil menumbuhkan ekonomi rakyat Aceh secara adil dan merata? Apakah damai yang telah diperjuangkan begitu mahal itu benar-benar melahirkan kesejahteraan?
Aceh Pasca Konflik: Dari Damai ke Ekonomi
Perdamaian adalah prasyarat mutlak bagi pembangunan. Tak ada investasi yang mau masuk ke daerah rawan konflik, tak ada pengusaha yang berani menanam modal di tanah yang setiap saat bisa meledak. Itulah sebabnya ketika Aceh resmi memasuki era damai pasca 2005, banyak harapan tersemat. Aceh mendapat kekhususan otonomi, dana otsus yang luar biasa besar, bahkan hak mengelola sumber daya sendiri. Potensi alam Aceh dari hasil laut, tambang, perkebunan, hingga wisata alam semestinya menjadi pilar-pilar penopang ekonomi rakyat.
Namun kenyataan berbicara lain. Pertumbuhan ekonomi Aceh masih tertatih. Meski secara makro tercatat ada geliat pertumbuhan, namun pada level mikro, kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi PR besar. Banyak warga di pedalaman yang masih hidup dalam keterbatasan, lahan-lahan produktif belum optimal, dan angka pengangguran masih tinggi, terutama di kalangan pemuda.
Hambatan Struktural dan Budaya Pasca Damai
Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat tumbuhnya ekonomi Aceh di era damai. Pertama, soal birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Meski Aceh memiliki kekhususan, namun realitasnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak. Banyak proyek strategis yang lebih didominasi oleh kepentingan elit ketimbang kebutuhan rakyat. Dana otsus yang digelontorkan setiap tahun belum sepenuhnya menyentuh sektor produktif rakyat.
Kedua, soal mentalitas. Masa konflik yang begitu panjang telah melahirkan trauma sosial, budaya ketergantungan bantuan, serta minimnya keterampilan kewirausahaan di kalangan masyarakat bawah. Banyak warga yang lebih memilih menjadi pekerja ketimbang berani memulai usaha. Padahal, semangat dagang dan jiwa saudagar pernah menjadi tradisi kuat di Aceh pada masa lampau.
Ketiga, soal investasi. Meski Aceh kaya sumber daya alam, namun iklim investasi belum cukup kondusif. Kepastian hukum, perizinan yang berbelit, dan kekhawatiran politik lokal seringkali membuat investor ragu. Ini menjadi tantangan besar, sebab tanpa investasi, pertumbuhan lapangan kerja sulit diwujudkan.
Harapan di Tengah Perdamaian
Meski demikian, bukan berarti Aceh tak punya harapan. Beberapa sektor mulai menunjukkan geliat. Pariwisata halal dengan konsep syariah mulai dilirik, produk-produk kerajinan lokal pelan-pelan mengisi pasar nasional, dan sektor pertanian organik mulai diminati.
Salah satu peluang strategis adalah sektor perikanan dan kelautan. Dengan garis pantai yang panjang dan potensi laut yang kaya, Aceh bisa menjadi sentra industri perikanan modern. Demikian pula dengan sektor kopi Gayo yang mendunia, seharusnya bisa diperluas tidak hanya di ekspor mentah, tetapi juga masuk ke industri hilir seperti coffee shop, produk olahan, dan pariwisata agro.
Bidang lain yang potensial adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aceh memiliki banyak produk khas mulai dari kuliner, batik Aceh, kerajinan rencong, hingga produk herbal tradisional. Jika didukung dengan akses pasar digital, pelatihan manajemen, serta kemudahan modal usaha, UMKM bisa menjadi tulang punggung ekonomi rakyat di masa damai.
Kunci: Pemerataan, Keberpihakan, dan Pendidikan Ekonomi Rakyat
Pertumbuhan ekonomi Aceh tak bisa hanya bergantung pada proyek-proyek besar dan dana otsus. Yang lebih penting adalah keberpihakan kebijakan kepada ekonomi rakyat. Program-program pemberdayaan ekonomi harus menyasar sektor produktif berbasis desa, melibatkan pemuda, dan mengoptimalkan potensi lokal.
Pendidikan ekonomi rakyat pun perlu digenjot. Banyak masyarakat desa yang sebenarnya memiliki lahan produktif, namun tidak tahu bagaimana mengelolanya secara modern. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan NGO lokal untuk melakukan pendampingan berkelanjutan.
Penutup: Damai Harus Bermakna bagi Perut Rakyat
Perdamaian Aceh adalah anugerah besar. Namun perdamaian hanya akan bermakna bila ia mampu menurunkan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan memperbaiki kualitas hidup rakyat. Tanpa itu, damai hanya akan menjadi catatan sejarah tanpa makna di meja-meja seminar.
Sudah saatnya damai bukan hanya soal tidak terdengar dentuman senjata, tapi juga ketika rakyat kecil bisa menyekolahkan anaknya tanpa takut tak mampu bayar biaya. Damai yang sejati adalah ketika pemuda desa tak perlu merantau jauh karena desanya telah memberi peluang kerja. Dan damai yang abadi adalah saat para elit tak lagi sibuk bagi-bagi proyek, melainkan bersama-sama membangun ekonomi rakyat.
Karena itulah, penumbuhan ekonomi dalam perdamaian Aceh harus menjadi prioritas bersama. Bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab masyarakat, ulama, akademisi, dan seluruh komponen rakyat Aceh. Kita sudah merdeka dari perang, kini saatnya kita merdeka dari kemiskinan.
[
