Oleh: Azhari*
Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati hari bersejarah: Sumpah Pemuda. Sebuah momentum yang lahir dari kesadaran kolektif generasi muda untuk menegakkan cita-cita kebangsaan. Sumpah Pemuda bukan hanya peristiwa politik, tetapi juga manifestasi moral dan intelektual yang menegaskan bahwa bangsa ini berdiri di atas semangat persatuan dan idealisme.
Namun, kini — di tahun 2025, delapan puluh tujuh tahun setelah proklamasi — kita harus jujur bertanya: masihkah pemuda menjadi penjaga marwah politik yang sehat dan bermartabat?
Politik yang Kian Kehilangan Makna
Realitas politik hari ini menghadirkan banyak ironi. Demokrasi yang seharusnya menjadi jalan menuju kesejahteraan justru sering menjadi arena perebutan kepentingan pribadi. Banyak politisi muda terjebak dalam pusaran pragmatisme, kehilangan arah nilai, bahkan rela menukar idealisme dengan popularitas instan.
Padahal, politik sejati adalah ikhtiar mulia untuk menghadirkan kemaslahatan publik, bukan sekadar cara untuk menguasai kekuasaan. Ketika politik kehilangan moral, rakyat kehilangan kepercayaan. Di sinilah pentingnya pemuda tampil sebagai penjaga akal sehat bangsa, mengembalikan politik ke jalan yang benar — jujur, beretika, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pemuda dan Tanggung Jawab Moral Bangsa
Sejarah menunjukkan, pemuda selalu menjadi penggerak perubahan besar. Dari lahirnya Budi Utomo, Sumpah Pemuda 1928, hingga Proklamasi 1945 — semua dimulai dari ruang-ruang kecil yang dihidupi oleh gairah idealisme. Mereka bersumpah atas nama kejujuran, bukan kepentingan.
Kini, di tengah situasi politik yang penuh intrik dan transaksional, pemuda kembali dipanggil. Bukan untuk sekadar menjadi penonton, melainkan pengawal nurani bangsa. Pemuda harus berani menolak politik kotor, politik uang, dan segala bentuk manipulasi yang mencederai nilai demokrasi.
Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, pemuda memiliki akses luas terhadap informasi dan ruang publik. Namun, keunggulan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika literasi politik rendah, maka pemuda mudah terseret arus disinformasi dan polarisasi. Karena itu, politik sehat dimulai dari kesadaran kritis, dari keberanian berpikir rasional dan menolak dikendalikan oleh algoritma kebencian.
Sumpah Pemuda di Era Digital
Makna Sumpah Pemuda hari ini harus direvitalisasi. Dahulu, pemuda bersatu dalam bahasa dan bangsa; sekarang, pemuda harus bersatu dalam kesadaran moral dan etika politik.
Bayangkan bila setiap anak muda di Indonesia bersumpah:
“Kami, generasi muda Indonesia, bersatu menegakkan politik jujur, menolak politik uang, dan memperjuangkan keadilan bagi rakyat.”
Itulah Sumpah Pemuda Baru yang dibutuhkan hari ini — sumpah untuk memulihkan moral politik bangsa yang kian terkoyak oleh kepentingan elit.
Dari Kritik ke Aksi Nyata
Kritik pemuda penting, tetapi aksi nyata jauh lebih penting. Politik sehat tidak akan tumbuh hanya dari media sosial atau ruang seminar. Ia butuh keterlibatan aktif dalam kebijakan publik, parlemen, organisasi masyarakat, dan kegiatan sosial.
Pemuda harus berani hadir di pusat-pusat keputusan: di kampus, di desa, di pemerintahan lokal. Keterlibatan politik bukan berarti menjadi politisi partai, tapi menjadi warga negara yang aktif, cerdas, dan berintegritas. Karena politik bukan sekadar kekuasaan — ia adalah tanggung jawab moral untuk mengurus kebaikan bersama.
Menolak Politik Transaksional, Menghidupkan Politik Rasional
Penyakit terbesar politik kita hari ini adalah transaksionalisme. Suara rakyat dibeli dengan uang, posisi publik dibarter dengan loyalitas, dan kebijakan ditentukan oleh sponsor. Dalam situasi seperti ini, pemuda harus tampil sebagai oposisi moral.
Generasi muda tidak boleh menjadi korban politik uang, apalagi pelaku. Mereka harus menjadi penentu arah, bukan pelengkap seremonial. Politik sehat hanya lahir bila pemuda menolak pragmatisme dan memperjuangkan rasionalitas, berbasis ide, visi, dan integritas.
Menjaga Marwah, Menyembuhkan Bangsa
Politik sehat adalah cermin dari masyarakat yang beradab. Ketika pemuda menegakkan kejujuran dan etika, maka bangsa akan pulih dari luka moral yang selama ini menodai demokrasi.
Sumpah Pemuda 2025 bukan sekadar seremoni pengibaran bendera atau lomba retorika. Ia harus menjadi momentum kebangkitan moral politik — saat di mana generasi muda memutus rantai kebohongan dan mengembalikan politik pada nilai aslinya: pengabdian.
Kini, saatnya pemuda mengembalikan marwah politik sehat. Bukan dengan slogan, tapi dengan keteladanan. Bukan dengan amarah, tapi dengan gagasan. Karena masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang berkuasa, tetapi oleh seberapa kuat nurani pemuda menjaga kebenaran.
