Ada satu bentuk pengadilan yang tidak membutuhkan palu hakim, tidak mengenal meja hijau, dan tidak menunggu jadwal sidang.
Ia bernama kehidupan itu sendiri.
Ketika seorang pemimpin menutup telinga dari jerit rakyat, sejatinya ia sedang membuka pintu bagi penghakiman yang paling jujur: penghakiman realitas.
Di negeri yang sering Bapak tulis—Aceh, tanah yang pernah luka oleh konflik, tsunami, dan kini kembali diuji oleh banjir serta kemiskinan pascabencana—kedhaliman pemimpin tidak selalu hadir dalam rupa kekerasan. Ia hadir lebih sunyi, lebih halus, dan justru lebih menyakitkan: pembiaran.
Kedhaliman yang Tidak Berisik
Kita kerap mengira zalim itu hanya soal merampas, menindas, atau memukul. Padahal, dalam kepemimpinan, zalim bisa berbentuk keputusan yang ditunda, anggaran yang diputar-putar, dan keberpihakan yang hanya jatuh kepada lingkaran kekuasaan.
Saat rakyat masih tidur di tenda,
saat ibu-ibu masih menunggu air bersih,
saat anak-anak kembali ke sekolah dengan sepatu basah dan buku berjamur—
di situlah kedhaliman bekerja tanpa perlu teriak.
Ia berjalan dalam bahasa birokrasi:
masih proses,
menunggu petunjuk,
belum ada juknis,
sedang dikaji.
Padahal perut rakyat tidak bisa menunggu kajian.
Ketika Pemimpin Mengganti Nurani dengan Kamera
Dalam banyak peristiwa pascabencana—sebagaimana kegelisahan yang berulang kali Bapak suarakan dalam tulisan-tulisan tentang banjir dan pengungsian—yang tampak sering bukan kerja sunyi, melainkan kerja visual.
Spanduk, rompi, logo, dan senyum kamera.
Pemimpin datang, berdiri sebentar, mengangkat jempol, lalu pulang dengan unggahan.
Rakyat tinggal dengan lumpur.
Inilah bentuk baru kedhaliman:
pencitraan yang mengubur penderitaan.
Lebih menyakitkan lagi, ketika kritik dianggap gangguan, dan suara korban dianggap memperkeruh suasana. Padahal, dalam demokrasi, suara korban adalah kompas moral.
Penghakiman Itu Bernama Akibat
Kehidupan tidak pernah lupa.
Pemimpin boleh lolos dari kritik hari ini,
boleh kuat dalam jabatan,
boleh dibela buzzer dan pengikut fanatik.
Namun kehidupan memiliki arsipnya sendiri.
Ketika hunian tetap tak kunjung datang,
ketika bantuan tak tepat sasaran,
ketika konflik sosial tumbuh karena ketidakadilan distribusi,
ketika generasi muda mulai muak pada politik—
di sanalah penghakiman berlangsung.
Bukan dengan vonis,
melainkan dengan kerusakan kepercayaan.
Dan hilangnya kepercayaan rakyat adalah awal runtuhnya wibawa kepemimpinan.
Kedhaliman yang Mencabut Martabat
Yang paling berbahaya dari pemimpin zalim bukanlah kebijakan salah.
Melainkan ketika kebijakan itu membuat rakyat kehilangan martabat.
Rakyat dipaksa mengemis haknya sendiri.
Mengantri bantuan yang sejatinya adalah kewajiban negara.
Menunggu rumah yang sejak awal dijanjikan sebagai kepastian.
Dalam Islam, dalam adat Aceh, dalam etika kepemimpinan, martabat manusia adalah batas yang tidak boleh dilewati.
Namun ketika pemimpin mulai terbiasa melihat rakyat sebagai angka laporan, bukan wajah penderitaan, maka kedhaliman telah menjadi sistem.
Sejarah Aceh Mengajarkan Satu Hal
Sebagai penulis yang tekun mengangkat sejarah, identitas, dan luka kolektif Aceh, Bapak tentu paham:
Aceh tidak pernah kekurangan pemimpin, tetapi sering kehilangan pemimpin yang berani memihak.
Dalam lintasan sejarah Aceh—dari masa kerajaan, konflik panjang, hingga pasca MoU Helsinki—satu pesan selalu berulang:
pemimpin yang jauh dari rakyat akan jauh pula dari ingatan baik sejarah.
Sejarah tidak hanya mencatat siapa yang berkuasa,
tetapi siapa yang membela.
Penghakiman Terakhir Bukan di Pengadilan
Pemimpin zalim sering percaya bahwa kekuasaan adalah perlindungan.
Padahal, yang paling menakutkan bukanlah pengadilan hukum,
melainkan pengadilan nurani kolektif.
Anak-anak yang tumbuh di tenda,
ibu-ibu yang kehilangan dapur,
petani yang gagal panen karena banjir,
dan pemuda yang menyaksikan kebohongan demi kebohongan—
merekalah saksi yang tidak bisa dibungkam.
Dan suatu hari, ketika generasi itu mengambil peran,
mereka tidak lagi bertanya siapa pemimpinnya,
melainkan: siapa yang pernah benar-benar peduli?
Kedhaliman pemimpin tidak selalu dihukum oleh undang-undang.
Tetapi ia hampir selalu dihukum oleh kehidupan.
Ia dihukum dengan kehilangan kepercayaan.
Ia dihukum dengan kebencian diam-diam.
Ia dihukum dengan generasi yang tidak lagi percaya pada politik dan janji.
Dan di Aceh hari ini—di tengah luka pascabencana, kegaduhan elite, serta politik pencitraan digital—penghakiman itu sedang berjalan pelan, tetapi pasti.
Karena pada akhirnya,
kehidupan adalah hakim yang paling adil bagi pemimpin yang mengkhianati rakyatnya.
