Kapitalisme, dalam wajahnya yang paling telanjang, tidak pernah dirancang untuk peduli pada masyarakat. Ia hanya peduli pada pertumbuhan, keuntungan, efisiensi, dan angka. Masalahnya bukan semata pada sistem ekonomi itu sendiri, melainkan pada satu hal yang jauh lebih menentukan: ketika para pemimpin memilih menjadi pelayan kapital, bukan pelindung rakyat.
Di situlah tragedi sosial bermula.
Di atas kertas, investasi dianggap solusi. Proyek dianggap kemajuan. Angka pertumbuhan dianggap keberhasilan. Namun di balik laporan kinerja yang rapi, sering tersembunyi kenyataan yang getir: masyarakat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.Tanah digeser, ruang hidup menyempit, kesempatan kerja tak sebanding, dan suara warga hanya terdengar ketika sudah menjadi konflik.
Kapitalisme tidak mengenal kata “cukup”.
Ia hanya mengenal kata “lebih”.
Dan ketika pemimpin berhenti mengoreksi arah, maka logika pasar pelan-pelan menggantikan logika keadilan.
Ketika pemimpin mengadopsi logika pasar
Dalam banyak kebijakan hari ini, kita melihat satu kecenderungan yang mengkhawatirkan: pemimpin berbicara seperti manajer korporasi.
Rakyat disebut “sumber daya”.
Wilayah disebut “potensi ekonomi”.
Budaya disebut “komoditas wisata”.
Kemiskinan disebut “tantangan investasi”.
Bahasa ini tidak salah secara teknis. Tetapi ia berbahaya ketika menjadi satu-satunya cara memandang manusia.
Sebab masyarakat bukan grafik.
Bukan indikator.
Bukan sekadar pasar tenaga kerja.
Masyarakat adalah manusia yang hidup, menua, gagal, berjuang, dan berharap.
Ketika pemimpin terlalu sibuk merayu pemodal, sering kali mereka lupa menatap wajah rakyatnya sendiri.
Kapitalisme tidak peduli, tetapi pemimpin seharusnya peduli
Kapitalisme memang tidak memiliki empati. Itu wataknya. Ia bekerja berdasarkan logika untung dan rugi. Yang lemah akan tersingkir jika tidak dilindungi.
Namun pemimpin tidak boleh mewarisi watak itu.
Pemimpin seharusnya menjadi tembok terakhir ketika pasar mulai memakan ruang hidup rakyat. Ketika pemimpin justru berdiri di sisi kekuatan modal tanpa jarak kritis, maka yang terjadi bukan pembangunan—melainkan peminggiran yang dilegalkan.
Inilah perbedaan antara negara yang memimpin ekonomi, dan negara yang dikendalikan oleh kepentingan ekonomi.
Refleksi Aceh: kaya sumber daya, miskin keberpihakan Sebagai orang Aceh, Saudara tentu tidak asing dengan ironi ini.
Aceh kaya.
Tanahnya luas.
Lautnya subur.
Sejarahnya besar.
Dana publiknya tidak kecil.
Namun di saat yang sama, kita masih menyaksikan satu kenyataan yang menyakitkan: pengangguran terdidik, termasuk sarjana, terus bertambah, sementara peluang kerja lokal tidak tumbuh sebanding.
Investasi datang, tetapi tidak selalu menciptakan lapangan kerja bermartabat.
Proyek berjalan, tetapi masyarakat sekitar tetap menjadi buruh kasar atau bahkan hanya penonton..
Dalam banyak kasus, nilai tambah justru mengalir keluar daerah.
Ini sejalan dengan kegelisahan Anda sebelumnya tentang lapangan kerja sarjana Aceh. Masalahnya bukan sekadar kurang skill. Masalahnya adalah model pembangunan yang tidak menjadikan manusia lokal sebagai subjek utama.
Kapitalisme tidak pernah bertanya: “Apakah anak muda Aceh punya masa depan di kampungnya sendiri?”
Ia hanya bertanya: “Apakah proyek ini menguntungkan?”
Pertanyaan itu seharusnya dijawab oleh pemimpin, bukan dibiarkan menggantung.
Ketika kebijakan kehilangan rasa sosial
Kebijakan yang terlalu tunduk pada logika pasar biasanya memiliki satu ciri: ia cepat terhadap kepentingan modal, tetapi lambat terhadap penderitaan rakyat.
Perizinan cepat.
Dialog publik lambat.
Negosiasi dengan investor intensif.
Pertemuan dengan masyarakat sering formalitas.
Rakyat diminta memahami “kepentingan pembangunan”..
Tetapi pembangunan jarang diminta memahami kehidupan rakyat.
Pada titik ini, kapitalisme bukan hanya sistem ekonomi. Ia sudah menjadi cara berpikir para pengambil keputusan.
Dan ketika itu terjadi, pemimpin tidak lagi berdiri di tengah—melainkan condong.
Yang paling berbahaya: rakyat hanya dianggap objek stabilitas
Ada satu fungsi rakyat yang paling sering dibutuhkan dalam sistem ini: diam.
Selama masyarakat tidak ribut, selama tidak ada konflik terbuka, selama citra daerah tetap aman bagi investor, maka semuanya dianggap berjalan baik.
Padahal, diam bukan selalu tanda sejahtera.
Sering kali ia hanya tanda lelah.
Lelah mengadu.
Lelah berharap.
Lelah menghadapi tembok birokrasi.
Kapitalisme senang dengan stabilitas. Tetapi stabilitas yang tidak dibangun di atas keadilan hanya melahirkan ketenangan semu..
Kepemimpinan bukan soal ramah investor, tetapi tegas pada ketimpangan
Pemimpin hari ini sering dipuji karena mampu “membuka keran investasi”. Tetapi pertanyaan yang lebih penting jarang diajukan:.
Apakah investasi itu menguatkan masyarakat lokal?
Apakah ia melahirkan industri rakyat?
Apakah ia menciptakan pekerjaan layak bagi generasi muda?
Apakah ia memperkuat kemandirian ekonomi daerah?
Jika jawabannya tidak jelas, maka yang sedang dibangun bukan masa depan, melainkan ketergantungan baru.
Pemimpin sejati bukan yang pandai tersenyum di forum bisnis, melainkan yang berani berkata “tidak” ketika kepentingan modal mulai melukai kepentingan publik.
Penutup: kapitalisme boleh jalan, nurani jangan dimatikan,Kita tidak hidup di dunia tanpa pasar. Kita tidak bisa menolak ekonomi modern. Tetapi kita masih bisa memilih satu hal yang paling menentukan: apakah pemimpin kita memiliki nurani sosial, atau hanya kemampuan manajerial.
Kapitalisme tidak akan pernah peduli pada masyarakat.
Tetapi pemimpin yang baik seharusnya menjadikan kepedulian sebagai fondasi kebijakan.Di Aceh—yang sejarahnya dibangun oleh harga diri, bukan oleh hitung untung semata—kepemimpinan seharusnya kembali pada satu tugas paling mendasar:
menjaga manusia,bukan hanya menjaga pertumbuhan.
Sebab ketika pemimpin berhenti peduli, kapitalisme tidak perlu menjadi jahat.
Ia cukup dibiarkan bekerja—tanpa penyeimbang, tanpa keberpihakan, dan tanpa suara rakyat di dalamnya.
