Banjir bukan hanya merobohkan rumah.
Ia juga membongkar cara kita memimpin.
Di Aceh—dan di banyak daerah lain—banjir datang hampir setiap tahun.
Namun yang paling memprihatinkan bukan air yang meluap, melainkan pola pembangunan yang tidak pernah benar-benar dibenahi setelah bencana berlalu.
Pasca banjir seharusnya menjadi momentum perbaikan.
Bukan sekadar agenda tanggap darurat.
Bukan pula rutinitas seremonial kunjungan pejabat.
Hari ini, membangun pasca banjir tidak bisa lagi dikerjakan secara sektoral.
Tidak bisa hanya diserahkan kepada satu dinas.
Tidak bisa pula bergantung sepenuhnya pada kemampuan satu kepala daerah.
Kolaborasi adalah kunci.
Kolaborasi antara:
pemerintah daerah,
pemerintah provinsi dan pusat,
perguruan tinggi,
organisasi masyarakat,
dunia usaha,
dan masyarakat korban itu sendiri.
Karena persoalan banjir bukan semata urusan teknis.
Ia menyangkut tata ruang, lingkungan, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan.
Namun di sinilah masalah sering muncul.
Ketika bencana berlalu, semangat kolaborasi ikut menguap.
Yang tersisa adalah ego sektoral, klaim keberhasilan, dan rebutan peran.
Lebih menyedihkan lagi, dalam banyak kasus, justru oknum bupati terlihat tidak siap menjadi simpul kolaborasi.
Alih-alih menjadi pemersatu,
ia sering terjebak dalam:
sikap defensif,
alergi kritik,
dan kecenderungan mengamankan citra, bukan memperbaiki sistem.
Padahal, pasca banjir membutuhkan kepemimpinan yang rendah hati.
Pemimpin yang berani berkata:
“Kami tidak bisa bekerja sendiri.
Kami butuh kampus.
Kami butuh relawan.
Kami butuh komunitas.
Kami butuh masyarakat.”
Bukan pemimpin yang merasa cukup dengan laporan dinas dan dokumentasi kegiatan.
Bagi korban, yang dibutuhkan bukan hanya bantuan awal.
Mereka membutuhkan:
kepastian hunian,
kejelasan bantuan lanjutan,
pemulihan ekonomi keluarga,
dan jaminan bahwa mereka tidak akan menjadi korban di tempat yang sama pada tahun berikutnya.
Jika kolaborasi tidak dibangun sejak perencanaan, maka pembangunan pasca banjir hanya akan menjadi:
tambal sulam.
Oknum bupati perlu berbenah diri.
Berbenah dalam cara memimpin.
Berbenah dalam cara mendengar.
Berbenah dalam cara memandang masyarakat—bukan sebagai objek bantuan, tetapi sebagai mitra pembangunan.
Banjir seharusnya menyadarkan para pemimpin bahwa:
kekuasaan tidak cukup untuk membangun.
Anggaran juga tidak cukup.
Yang menentukan justru: keberanian membuka ruang kerja bersama.
Kolaborasi bukan berarti melemahkan kewenangan bupati.
Justru sebaliknya.
Kolaborasi menunjukkan bahwa seorang pemimpin cukup dewasa untuk mengakui keterbatasan, dan cukup kuat untuk menggerakkan semua potensi daerah.
Pembangunan pasca banjir yang benar seharusnya menjawab tiga hal sekaligus:
memulihkan kehidupan korban,
memperbaiki sistem tata ruang dan lingkungan,
serta mengubah pola kebijakan yang selama ini melahirkan kerentanan.
Tanpa itu, banjir hanya akan menjadi siklus: datang, ditangisi, didata, dilupakan.
Sudah saatnya para oknum bupati berhenti menjadikan bencana sebagai panggung kepedulian sesaat.
Masyarakat tidak menunggu pemimpin yang paling sering turun ke lokasi,
tetapi pemimpin yang mampu menyatukan semua kekuatan untuk bekerja bersama setelah kamera mati.
Karena membangun pasca banjir bukan soal siapa yang paling terlihat.
Ia adalah soal: siapa yang benar-benar berbenah demi masyarakat.
