Oknum Bupati Tanpa Gagasan:
Jika Hanya Menjalankan APBK, Lalu ke Mana Rakyat Menanti Perubahan?
Tidak semua bupati gagal.
Tetapi hari ini, terlalu banyak oknum bupati yang gagal memaknai kepemimpinan.
Mereka hadir bukan sebagai pemimpin perubahan,
melainkan sekadar sebagai pengelola rutinitas pemerintahan.
Ukuran keberhasilannya sederhana:
APBK berjalan, proyek terlaksana, laporan selesai.
Padahal, rakyat tidak memilih bupati untuk menjadi operator anggaran.
Rakyat memilih pemimpin untuk mengubah arah daerah.
Masalah utama daerah hari ini bukan sekadar keterbatasan dana.
Masalah paling berbahaya justru kemiskinan gagasan di kepala pemimpinnya.
Ketika seorang oknum bupati merasa tugasnya cukup dengan:
menjalankan dokumen perencanaan,
menandatangani program lama,
melanjutkan pola lama,
dan menghindari risiko politik,
maka sesungguhnya ia tidak sedang memimpin.
Ia hanya menjaga sistem agar tetap nyaman bagi birokrasi dan elite.
Oknum bupati tanpa gagasan biasanya mudah dikenali.
Ia tidak pernah mampu menjelaskan dengan jernih:
ke mana daerah ini akan dibawa lima atau sepuluh tahun ke depan.
Tidak ada arah besar:
sektor unggulan apa yang sungguh-sungguh dibangun, bagaimana pengangguran anak muda akan dipatahkan, bagaimana kemiskinan struktural akan dihentikan,
bagaimana daerah keluar dari ketergantungan bantuan.
Yang ada hanya kalimat aman:
“sesuai aturan”,
“sesuai mekanisme”,
“sesuai perencanaan”.
Semua rapi di atas kertas,
tetapi tidak terasa di perut rakyat.
APBK seharusnya adalah alat untuk mewujudkan visi.
Namun pada oknum bupati yang tidak bergagasan,
APBK justru menjadi satu-satunya visi.
Akibatnya, daerah tidak dibangun berdasarkan cita-cita,
tetapi berdasarkan daftar kegiatan.
Daerah tidak digerakkan oleh arah,
tetapi oleh kalender anggaran.
Lebih menyakitkan lagi, kegagalan ini selalu dibungkus dengan narasi kinerja.
Padahal di lapangan, rakyat masih melihat hal yang sama dari tahun ke tahun:
anak muda tetap kesulitan mencari kerja,
UMKM tetap berjuang sendiri tanpa ekosistem,
petani dan nelayan tetap kalah dalam rantai pasar,
korban bencana tetap menunggu kepastian,
dan desa-desa tetap menjadi penonton pembangunan.
Daerah terlihat bergerak,
namun sejatinya hanya berjalan di tempat.
Di sinilah kegagalan oknum bupati menjadi nyata.
Bukan karena program tidak ada.
Tetapi karena keberanian memutus pola lama tidak pernah lahir.
Bupati yang benar-benar memimpin seharusnya berani berkata:
APBK harus mengikuti gagasan perubahan,
bukan gagasan yang dikerdilkan oleh APBK.
Rakyat tidak membutuhkan kepala daerah yang paling patuh pada prosedur.
Rakyat membutuhkan pemimpin yang berani:
memotong kenyamanan birokrasi,
menabrak kebijakan lama yang tidak berpihak,
membela kelompok paling lemah,
dan menjadikan anggaran sebagai alat keadilan sosial.
Jika seorang oknum bupati hanya mampu menjalankan APBK
tanpa gagasan besar,
tanpa peta jalan perubahan,
tanpa keberanian melawan kepentingan sempit, maka kegagalannya bukan hanya kegagalan pribadi.
Itu adalah kegagalan terhadap mandat rakyat.
Dan hari ini, pertanyaan rakyat sangat sederhana:
Jika yang dilakukan bupati hanya menghabiskan anggaran,
lalu kepada siapa rakyat harus menitipkan harapan perubahan?
