Aceh hari ini tidak sedang kekurangan anak-anak cerdas. Yang Aceh kekurangan justru ruang hidup bagi kecerdasan itu sendiri. Ribuan sarjana lahir setiap tahun dari kampus-kampus di Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Meulaboh, dan Takengon. Namun, tidak sedikit di antara mereka kembali pulang ke kampung halaman hanya dengan satu status: penganggur terdidik.
Ini bukan semata persoalan individu. Ini adalah persoalan arah kebijakan pembangunan.
Ironisnya, di tengah dana pembangunan yang besar, di tengah retorika “Aceh bangkit”, kita masih gagal menjadikan sarjana sebagai kekuatan produktif. Padahal, jika sarjana dibiarkan terlalu lama menganggur, maka yang rusak bukan hanya ekonomi keluarga—tetapi juga harapan sosial, kepercayaan terhadap negara, dan masa depan kepemimpinan Aceh.
Pengangguran Sarjana: Masalah Struktural, Bukan Kemalasan
Narasi yang kerap muncul di ruang publik adalah: sarjana terlalu pilih-pilih pekerjaan.
Narasi ini menyesatkan.
Yang sebenarnya terjadi adalah ketidaksesuaian antara:
dunia pendidikan,
dunia industri,dan arah pembangunan daerah.
Aceh belum memiliki ekosistem kerja yang mampu menyerap lulusan perguruan tinggi secara sistemik. Lapangan kerja masih bertumpu pada sektor tradisional, proyek fisik, dan birokrasi. Sementara birokrasi sendiri semakin sempit karena moratorium, rasionalisasi ASN, dan keterbatasan fiskal.
Akibatnya, ribuan sarjana terjebak dalam ruang tunggu yang panjang: menunggu CPNS, menunggu PPPK, menunggu rekomendasi, menunggu “orang dalam”.
Inilah bahaya terbesar bagi generasi muda Aceh: bukan kemiskinan, tetapi ketergantungan.Aceh Tidak Boleh Lagi Berpikir: “Sekolah Tinggi untuk Jadi Pegawai”
Pemerintah Aceh perlu jujur mengakui satu hal:
orientasi pembangunan SDM kita masih berujung pada birokrasi.
Padahal, struktur ekonomi Aceh tidak akan pernah sanggup menampung seluruh sarjana ke dalam kantor pemerintahan.
Jika pola ini terus dibiarkan, maka:
kampus mencetak lulusan,
tetapi pemerintah tidak menyiapkan pasar kerja, dan akhirnya frustrasi sosial meningkat.
Dari sinilah lahir kekecewaan politik, apatisme publik, bahkan migrasi besar-besaran anak muda Aceh ke luar daerah.
Strategi Nyata yang Perlu Ditempuh Pemerintah Aceh
Berikut beberapa strategi yang realistis, bukan sekadar jargon program.
1. Bangun Peta Kebutuhan Kerja Aceh, Bukan Sekadar Data Pengangguran
Pemerintah Aceh harus memiliki:
peta sektor potensial berbasis kabupaten/kota, seperti:
pertanian modern dan agroindustri,
perikanan terintegrasi,
industri halal,
ekonomi kreatif,
pariwisata sejarah dan religi,
teknologi informasi skala lokal.
Bukan sekadar mencatat “berapa penganggur sarjana”, tetapi:
sarjana jurusan apa,
keahlian apa,
dan di wilayah mana bisa diserap.
Tanpa peta kebutuhan kerja, seluruh program pelatihan hanya menjadi seremonial.
2. Skema “Sarjana Masuk Desa Produktif”, Bukan Sekadar KKN
Aceh memiliki ribuan gampong. Namun gampong belum menjadi pusat ekonomi.
Pemerintah Aceh dapat menciptakan program khusus:
penempatan sarjana berbasis kontrak kerja daerah di gampong, dengan tugas:
mengelola BUMG secara profesional,
mendampingi UMKM,
membangun sistem pemasaran digital,
membantu administrasi usaha dan legalitas.
Ini bukan KKN satu bulan.
Ini kerja profesional minimal 1–2 tahun, dengan insentif layak.
Dari sini, dua manfaat lahir sekaligus:
desa menjadi produktif,
sarjana mendapatkan pengalaman kerja nyata.
3. Revitalisasi BUMD dan Badan Usaha Milik Daerah sebagai Mesin Serap Sarjana
Sebagian besar BUMD di Aceh hari ini lemah, tidak profesional, bahkan menjadi beban APBA.
Pemerintah Aceh harus berani melakukan:
restrukturisasi BUMD,
rekrutmen terbuka profesional muda,
dan menjadikan BUMD sebagai inkubator bisnis daerah.
BUMD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat titipan jabatan politik.
Jika dikelola dengan benar, sektor energi lokal, pangan, logistik, dan jasa daerah dapat menjadi ladang kerja baru bagi sarjana Aceh.
4. Inkubator Bisnis Serius di Kampus, Dibiayai Pemerintah Daerah
Kampus tidak boleh hanya menjadi pabrik ijazah.
Pemerintah Aceh perlu membangun:
inkubator bisnis lintas kampus dengan dukungan nyata:
modal awal,
pendamping hukum usaha,
akses pasar,
dan kemitraan industri.
Bukan lomba proposal, bukan seminar wirausaha, tetapi:
pendampingan usaha riil sampai bisnis berjalan.
Sarjana Aceh sebenarnya tidak miskin ide.
Mereka miskin akses.
5. Program “Link and Match” Aceh – Dunia Usaha Lokal
Pemerintah Aceh perlu memaksa—dalam arti kebijakan—agar:
setiap proyek ekonomi strategis,
setiap investor lokal,
setiap kawasan industri
memiliki kewajiban:
menyerap tenaga kerja sarjana lokal.
Bukan sekadar tenaga kasar, tetapi posisi:
administrasi,
manajemen,
pemasaran,
IT,keuangan.
Tanpa regulasi afirmatif, pasar akan selalu memilih tenaga luar yang lebih siap.
6. Pelatihan Harus Berbasis Kompetensi, Bukan Paket Anggaran
Banyak pelatihan hari ini gagal karena:
tidak berbasis kebutuhan pasar,
tidak diikuti sertifikasi kompetensi,
tidak terhubung dengan dunia kerja.
Pemerintah Aceh perlu mengubah orientasi pelatihan menjadi:
pelatihan berbasis penempatan kerja.
Artinya:
peserta direkrut untuk mengisi kebutuhan tertentu,
bukan sekadar menghabiskan anggaran.
7. Sektor Digital Lokal sebagai Jalan Baru
Aceh tidak boleh terus tertinggal dalam ekonomi digital.
Pemerintah Aceh bisa membuka:
program kerja jarak jauh (remote work),
pusat talenta digital daerah,
dan kerja sama dengan perusahaan teknologi nasional.
Banyak sarjana Aceh bisa bekerja tanpa harus meninggalkan kampungnya, asal infrastruktur dan ekosistemnya disiapkan.
Catatan Kritis: Jangan Lagi Jadikan Sarjana sebagai Komoditas Politik
Setiap menjelang pemilu, isu pengangguran selalu diangkat. Namun setelah kursi kekuasaan diraih, persoalan sarjana kembali tenggelam.
Sarjana Aceh bukan alat mobilisasi suara. Mereka adalah modal strategis masa depan daerah.
Jika pemerintah Aceh gagal mengelola energi intelektual generasi mudanya, maka:
Aceh bukan kekurangan dana,
Aceh kekurangan visi.
Membangun jalan itu penting.
Membangun gedung itu perlu.
Tetapi membangun manusia yang bekerja, mandiri, dan bermartabat jauh lebih menentukan.
Sarjana yang menganggur bukan kegagalan pribadi. Ia adalah cermin dari kegagalan kebijakan.
Sudah saatnya Pemerintah Aceh berhenti bertanya: berapa banyak sarjana menganggur? Dan mulai menjawab pertanyaan yang jauh lebih penting:
pekerjaan apa yang sedang kita ciptakan untuk mereka?
