Pemberdayaan ekonomi rakyat seharusnya menjadi jalan keluar bagi masyarakat untuk bangkit, mandiri, dan meningkatkan kesejahteraan. Namun ketika program hanya berhenti pada perencanaan, seremonial, atau pembagian bantuan tanpa pendampingan yang nyata, rakyat kembali menghadapi kepahitan.
Kegagalan pemerintah dalam menyejahterakan rakyat bukan hanya terlihat dari angka-angka program, tetapi dari kenyataan di lapangan: usaha kecil yang sulit berkembang, petani yang kehilangan kepastian, pedagang yang bertahan dengan modal terbatas, dan masyarakat miskin yang terus menunggu perhatian.
Bupati diam, rakyat menjerit. Kalimat ini bukan sekadar kritik, tetapi cermin keresahan masyarakat ketika suara mereka tidak mendapatkan jawaban yang jelas.
Pemerintah daerah harus berani mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi. Jangan sampai anggaran besar hanya menghasilkan laporan keberhasilan, sementara rakyat yang menjadi sasaran program tetap hidup dalam kesulitan.
Rakyat tidak membutuhkan janji baru. Mereka membutuhkan akses modal yang adil, pendampingan usaha, kepastian pasar, perlindungan bagi petani dan pelaku UMKM, serta kebijakan yang benar-benar terasa manfaatnya.
Kekuasaan memiliki batas waktu, tetapi penderitaan rakyat tidak boleh diwariskan dari satu periode ke periode berikutnya.
Jika pemerintah terus diam ketika rakyat menjerit, maka yang hilang bukan hanya kesejahteraan, tetapi juga kepercayaan rakyat kepada pemerintah.
